Kritik Pembiayaan Alternatif Pemkot Surabaya, Imam Syafi'i: Soal Pinjaman Harus Transparan!

KETIK, SURABAYA – Anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafi’i menyoroti langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mencari sumber pembiayaan alternatif, termasuk opsi pinjaman daerah.

Kritik itu ia sampaikan dalam rapat paripurna penyampaian jawaban wali kota atas pendapat umum fraksi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada Selasa 14 Oktober 2025.

Imam menilai, rencana pinjaman daerah harus dibuka secara transparan kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan.

“Kami ingin, dalam pandangan fraksi kami, soal hutang harus transparan dan akuntabel. Jangan ada yang ditutupi. Kami ingin akad pinjaman, baik di Bank Jatim maupun pusat, diumumkan di publik atau media massa,” tegas Imam setelah rapat.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah lebih bijak dalam penggunaan anggaran di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.

“Untuk DPRD 2026 transfer dari pusat berkurang, sampai dibelain pinjam. Kami mohon sepanjang 2025 banyak seremonial kalau bisa dikurangi,” ujarnya.

Menurut Imam, transparansi pinjaman penting agar masyarakat mengetahui detail kesepakatan yang dilakukan pemerintah.

“Sehingga publik tahu akadnya seperti apa, besarannya gimana, bunganya, mekanisme dan tahapan pembayarannya seperti apa,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Imam juga menyoroti rendahnya realisasi Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses anggota dewan, yang dianggap menghambat penyaluran aspirasi masyarakat.

“Kami di DPRD Surabaya sering dibilang tidak menyampaikan aspirasi masyarakat. Padahal aspirasi itu kami jaring saat reses. Tapi mohon maaf, realisasi pokir rendah, bahkan ada yang tidak terealisasi. Bagaimana kami mempertanggungjawabkan ke masyarakat?” ujarnya.

Politikus yang juga dikenal sebagai aktivis ini berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya lebih terbuka dan mau bersinergi dengan DPRD dalam menjalankan program hasil reses.

“Kami juga minta izin, Cak Ji selama ini kan membersamai masyarakat. Nanti pokir usulan masyarakat lewat kami yang tidak terealisasi, karena alasan tidak jelas, akan kami titipkan untuk dimuat. Syukur Cak Ji bisa membantu, baik sebagai YouTuber yang subscribernya banyak maupun sebagai wakil wali kota,” tutur Imam.

Ia menegaskan, DPRD tidak meminta mengelola anggaran secara langsung, melainkan hanya ingin usulan masyarakat bisa dieksekusi melalui program dinas terkait.

“Kami ini senang tidak pegang duitnya. Usulan bisa dieksekusi lewat program dinas-dinas. Mudah-mudahan ini jadi solusi,” pungkasnya. (*)