Rencana Pinjaman Pemkot Surabaya Dipangkas Rp1,5 Triliun, DPRD Minta Anggaran Kesehatan dan Pendidikan Tak Diganggu

KETIK, SURABAYA – Rencana pengajuan pinjaman Pemkot Surabaya untuk pembangunan infrastruktur pada 2026 mengalami koreksi besar.

Nominal utang yang semula diajukan Rp2,9 triliun kini dipangkas menjadi Rp1,5 triliun, usai mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan langkah ini dilakukan agar pemkot tidak terbebani cicilan yang terlalu besar.

“Yang sebelumnya Rp2,9 triliun, saat ini rencana utang menjadi Rp1,5 triliun. Ada dana pinjaman yang dihapus pada pembangunan 2026. Antara lain, pembangunan Jalan Dharma Husada dan pembangunan Jembatan Kalimakmur,” kata Bahtiyar pada Selasa 23 September 2025.

Dua proyek tersebut akan dialihkan pembiayaannya pada 2027 mendatang. Sementara itu, dana pinjaman Rp 1,5 triliun difokuskan untuk pembangunan infrastruktur prioritas, seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Wiyung, diversi Gunung Sari, pemasangan penerangan jalan umum, serta penanganan genangan.

"Pinjaman akan diberikan oleh PT SMI sebesar Rp1,145 triliun dan Bank Jatim sebesar Rp417 miliar," ucapnya.

Meski angka pinjaman telah dikoreksi, DPRD menekankan agar beban utang tidak sampai mengorbankan program penting yang menyentuh langsung masyarakat.

“Sebab, jangan sampai beban utang menghambat program rutin pemkot. Misalnya anggaran untuk kesehatan dan pendidikan. Kedua program tersebut jangan sampai terpangkas akibat beban pinjaman dana alternatif,” tegas Bahtiyar.

Bahtiyar menjelaskan, pembahasan detail mengenai bunga pinjaman dan skema cicilan akan dilakukan dalam rapat Badan Anggaran bersama Pemkot Surabaya pada 25 dan 29 September mendatang.

Namun, ia tetap optimistis pemkot bisa melunasi pinjaman tersebut.

“Kami tetap optimis pemkot bisa melunasi utang. Sebab, menurut saya, ada dua sektor PAD yang masih bisa dimaksimal. Yaitu pemanfaatan aset dan pajak parkir kendaraan," pungkasnya. (*)