KETIK, MALANG – Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berhasil memicu gejolak publik. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Islam Malang (Unisma), Afifudin menilai kebijakan tersebut merupakan jalan pintas pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, kenaikan PBB di berbagai daerah yang melampaui 100 persen bukanlah hal yang rasional. Ia menilai kebijakan tersebut tidak melalui kajian mendalam dan tanpa mempertimbangkan risiko yang terjadi di masyarakat.
"Ini menjadi salah satu jalan pintas yang dilakukan pemda untuk meningkatkan PAD. Kalau punya tanah dan bangunan, pasti akan kena PBB. Padahal jika ingin meningkatkan PAD, bukan dengan cara instan seperti itu," ujar Afifudin, Kamis 21 Agustus 2025.
Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu pemda menaikkan tarif PBB. Salah satunya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di sisi lain, kepala daerah terpilih dituntut untuk merealisasikan program kerja dan janji saat kampanye lalu.
"Janji-janji kampanye harus terealisasikan, anggaran dari pusat ada efisiensi, maka paling gampang adalah menaikkan pajak. Kalau saya melihatnya ya terkait motivasinya secara prematur karena kebutuhan yang mendesak, syarat paling gampang ya menaikkan PBB," lanjutnya.
Sebelum menentukan kebijakan terkait tarif PBB, pemerintah harus melakukan kajian dari sisi ekonomis untuk memastikan kesiapan masyarakat. Termasuk dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang semakin menunjukkan penurunan tingkat daya beli masyarakat.
"Lalu dari analisis sosial-politik dengan melakukan kalkulasi impact dari kenaikan PBB. Masyarakat sudah paham dengan hal-hal yang bisa berimbas langsung ke mereka. Orientasinya untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi ini justru akan memberatkan masyarakat," katanya. (*)
