RAPBD 2026 Surabaya Tekankan Keberanian Fiskal dan Prioritas Rakyat di Tengah Pengurangan Dana Transfer

KETIK, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menegaskan bahwa arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Surabaya Tahun 2026 akan tetap berpihak kepada rakyat, meskipun kota ini menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Nota Keuangan R-APBD 2026 yang digelar di Gedung DPRD Surabaya pada Selasa 7 Oktober 2025.

Eri menekankan bahwa Pemkot Surabaya membutuhkan keberanian fiskal, keteguhan, serta kekuatan kebersamaan untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tetap berjalan.

“Hari ini kita sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita, dengan pengurangan-pengurangan transfer daerah, Surabaya tidak boleh mundur. Maka, di situ dibutuhkan keberanian, dibutuhkan keteguhan, dan dibutuhkan kekuatan kebersamaan,” ujar Eri.

Dalam paparan R-APBD 2026 tersebut, Eri memastikan program-program prioritas seperti Satu Keluarga Satu Sarjana, bantuan operasional sekolah swasta, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan tetap berlanjut.

“Kami akan memberikan bantuan operasional tambahan sebesar Rp 350.000 per bulan (sekitar Rp3,5 juta per tahun) kepada sekolah-sekolah swasta setingkat SMA/SMK yang ada di Surabaya. Bantuan ini diberikan supaya pihak sekolah tidak lagi menahan ijazah siswa dari keluarga kurang mampu,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya bersama Komisi A DPRD juga sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) Rumah Layak Huni untuk memastikan penyaluran bantuan lebih selektif dan tepat sasaran.

“Surabaya dibuat contoh. Ketika fiskalnya kuat, maka bantuannya juga akan berkurang. Di situlah dibutuhkan inovasi-inovasi. Meskipun fiskalnya kuat, transfernya turun, bantuannya juga turun, tapi kemiskinan tetap harus turun,” paparnya.

Eri menilai kekuatan fiskal Kota Surabaya kini menjadi tantangan tersendiri karena berbanding lurus dengan pemotongan transfer pusat yang semakin besar.

Namun, ia menegaskan bahwa kinerja Pemkot harus tetap tumbuh dengan indikator ekonomi dan sosial yang meningkat.

Target yang dipatok dalam R-APBD 2026 antara lain pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,8 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, serta angka kematian ibu dan anak menurun.

“Dengan kolaborasi ini, kami berharap program pro-rakyat, terutama untuk masyarakat miskin, akan tetap tersentuh dan pembangunan infrastruktur kota akan terus berjalan,” pungkasnya. (*)