KETIK, JAKARTA – Dampak pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut baru kali ini dapat langsung dirasakan nyata oleh masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal. Sebagai anggota DPR yang pernah bekerja di Badan Anggaran, Cucun melihat perubahan mendasar dalam mekanisme penganggaran yang memungkinkan anggaran negara langsung menyentuh publik.
“Baru kali ini APBN ini bisa langsung dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.
Cucun mencontohkan, uang anggaran untuk Program MBG disalurkan tidak melalui jalur birokrasi yang panjang, sehingga penyalurannya lebih cepat sampai ke tangan masyarakat meskipun ada pro dan kontra publik mengenai pelaksanaannya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Nuroji. Ia menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berfokus pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap perekonomian rakyat karena mampu membuka banyak peluang kerja dan usaha di berbagai daerah.
Menurutnya, salah satu dampak ekonomi paling nyata dari pelaksanaan MBG adalah terciptanya lapangan kerja baru di tingkat lokal. Melalui keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, banyak masyarakat yang bisa terserap sebagai tenaga kerja.
“Setiap satu dapur atau SPPG bisa menyerap hingga 47 orang tenaga kerja. Jadi, MBG ini bukan hanya bicara soal gizi masyarakat, tapi juga membuka peluang ekonomi baru,” ujar Nuroji dalam kegiatan sosialisasi MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Bekasi, Rabu, 15 Oktober 2025.
Ia mencontohkan, di Kota Bekasi saja dibutuhkan sekitar 200 unit dapur SPPG untuk menunjang pelaksanaan program MBG, namun hingga kini baru sekitar 100 unit yang berdiri.
“Artinya, masih ada potensi besar untuk menambah dapur baru. Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Bekasi yang membutuhkan pekerjaan atau ingin berkontribusi dalam program ini,” jelasnya.
Selain menyerap tenaga kerja, Program MBG juga membuka peluang kemitraan bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal, baik untuk mendirikan dapur atau SPPG secara mandiri, maupun menjadi pemasok bahan baku seperti sayur-mayur, ikan, telur, dan kebutuhan lainnya.
“Bagi masyarakat yang memiliki modal, bisa mendaftar menjadi mitra untuk mendirikan dapur MBG. Sedangkan bagi pelaku usaha kecil, bisa menjadi pemasok bahan baku. Jadi perputaran ekonomi di daerah pun ikut hidup,” tambah Nuroji.
Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi BGN, Anyelir Puspa Kemala, turut menegaskan bahwa program MBG merupakan bentuk investasi ganda, yakni pada kesehatan dan gizi anak bangsa serta penguatan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), mengingatkan pentingnya menjaga higienitas dan ketertiban dalam proses pengolahan dan pendistribusian makanan di dapur SPPG.
Ia menegaskan bahwa setiap menu harus disiapkan secara seimbang, memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, dan dipastikan layak konsumsi.
“Program MBG merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan dan kesejahteraan siswa. Karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan standar kebersihan,” ujarnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, MBG tidak hanya berperan meningkatkan asupan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka stunting, mendukung konsentrasi belajar, serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat.
“Kami berharap program ini terus berlanjut dan cakupannya diperluas agar seluruh siswa di berbagai daerah dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” tutup Titiek. (*)
