KETIK, JAKARTA – Gerakan Ajengan Muda Progresif (GAMP) Jawa Barat mendesak Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan pihak terkait lainnya untuk memberikan sanksi tegas kepada stasiun televisi Trans7. Tuntutan ini muncul menyusul polemik penayangan konten yang dianggap melecehkan pesantren dan kiai dalam program Xpose Uncensored pada Senin sore, 13 Oktober 2025.
Ketua Umum GAMP Jawa Barat, M Nabil Rifqi, menegaskan bahwa tayangan tersebut telah melukai perasaan umat Islam secara luas, tidak terbatas hanya pada kalangan Pondok Pesantren Lirboyo saja.
"Pihak Trans7 telah melukai seluruh elemen santri dan kiai di Indonesia, bukan hanya para Masyayikh Lirboyo," ujar Gus Nabil, Selasa, 14 Oktober 2025.
GAMP berharap adanya tindakan tegas agar kasus serupa tidak terulang. Gus Nabil menyebut ini bukan kali pertama Trans7 menyinggung perasaan umat Islam.
"Seingat saya, tidak kali ini saja pihak Trans7 menyinggung perasaan umat Islam dan terkhusus kalangan santri, pernah juga tayangan khazanah Trans7 menyenggol ziarah kubur dan lain-lain. Kami berharap kali ini ada tindakan hukum yang berlaku di negara kita," tambahnya.
Tidak hanya Trans7, Gus Nabil juga mendesak agar Production House (PH) yang memproduksi konten tersebut turut dimintai pertanggungjawaban. Hal ini merujuk pada pengakuan Trans7 melalui Direktur Produksi, Andi Chairil, yang menyebut bahwa konten tersebut merupakan kiriman dari PH.
"Meskipun itu memang kiriman dari PH, harusnya para redaktur di Trans7 bisa menyaring mana yang benar mana yang penghakiman berdasarkan prasangka dan persepsi!" tutup pemilik pesantren di Depok, Jawa Barat itu. (*)
