KETIK, JAKARTA – SETARA Institute mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) menyusul beredarnya selebaran ajakan demonstrasi akbar di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 12 Februari 2026.
SETARA Institute juga menyoroti beredarnya Surat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 29 Januari 2026. Surat tersebut dinilai memuat pelabelan “sesat” terhadap Ahmadiyah serta mendorong pemerintah untuk mencegah keresahan sosial dan konflik.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menegaskan pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) harus menjamin perlindungan konstitusional terhadap Ahmadiyah sebagai warga negara.
“Pemerintah harus menghentikan segala bentuk diskriminasi, mencegah pelabelan ‘sesat’, serta memberikan perlindungan yang memadai dan efektif kepada Ahmadiyah sebagai warga negara yang hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945,” ujar Halili dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 12 Februari 2026.
Negara Dinilai Gagal Lindungi Hak Konstitusional
SETARA Institute menyebut, dalam dua dekade terakhir, Ahmadiyah kerap menjadi korban persekusi dan tindakan diskriminatif di berbagai daerah. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan mandat konstitusi, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah.
Berdasarkan data longitudinal SETARA Institute sejak 2007, Ahmadiyah mengalami berbagai pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Di sisi lain, aparatur negara dinilai gagal memobilisasi sumber daya untuk mencegah keberulangan pelanggaran serupa (prinsip non-repetition).
“Negara harus kembali pada fitrahnya sebagai Negara Proklamasi yang salah satu tujuannya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,” tegas Halili.
Kontribusi Ahmadiyah untuk Bangsa
SETARA Institute juga menilai pemerintah perlu menyadari bahwa Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya merupakan bagian dari potensi nasional dalam pembangunan.
Organisasi tersebut mencatat, Ahmadiyah telah hadir lebih dari satu abad di Indonesia dan berkontribusi sejak masa pergerakan nasional. Sejumlah studi menyebut pencipta lagu “Indonesia Raya”, WR Soepratman, merupakan anggota Ahmadiyah.
Selain itu, terjemahan Al-Qur’an yang beredar luas di Nusantara pada 1930-an disebut berasal dari kalangan Ahmadiyah, bahkan lebih awal dibandingkan terjemahan resmi Departemen Agama RI yang pertama kali diterbitkan pada 1965. SETARA juga menyebut organisasi otonom Ahmadiyah pernah dikenal sebagai salah satu pendonor mata terbesar di Indonesia dan menerima anugerah “Ikon Prestasi Pancasila” dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Desakan Evaluasi Regulasi dan Perlindungan Negara
Dalam pernyataannya, SETARA Institute mendesak pemerintah untuk melakukan telaah ulang terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang dinilai diskriminatif serta berpotensi melegitimasi pelabelan dan persekusi terhadap Ahmadiyah. Pemerintah juga diminta mendasarkan seluruh kebijakan dan tindakannya pada Konstitusi Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pada pandangan organisasi kemasyarakatan tertentu ataupun tekanan kelompok intoleran yang mengatasnamakan mayoritas.
Selain itu, SETARA menekankan pentingnya mobilisasi seluruh sumber daya negara, termasuk aparat keamanan, guna memberikan perlindungan efektif kepada Ahmadiyah sebagai warga negara di Republik Indonesia yang berlandaskan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.
"Perlindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun," pungkas Halili. (*)
