KETIK, ACEH SINGKIL – Direktur Melborn Training Center (MTC) Maulana Ridwan Raden, mengusulkan penyelesaian cerdas dan damai terkait polemik antara PT Mifa Bersaudara dan Bupati Aceh Barat soal pemasangan plang aset pemerintah daerah.
"Alih-alih masyarakat turun aksi yang berisiko, lebih baik digelar Forum Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan Kejaksaan, LBH, PERADI, akademisi hukum, dan Pemkab Aceh Barat, guna membedah dasar hukum dan duduk perkara secara terbuka, " kata Maulana Ridwan, Sabtu, 28 Juni 2025.
"Kalau memang bupati tidak salah, mengapa kita harus panik. Biarkan para ahli hukum yang bicara, bukan emosi massa,” sambung Maulana.
Pernyataan ini muncul setelah PT Mifa melaporkan Bupati Aceh Barat karena dianggap “mencaplok” lahan yang diklaim perusahaan, dengan memasang plang atas nama Pemda.
Tindakan Bupati ini menimbulkan respons beragam. Sebagian pihak menyebutnya keberanian melindungi aset rakyat, sementara pihak lain menilai langkah itu terlalu berani dan berisiko hukum.
Situasi ini mulai memicu ketegangan publik, dan berpotensi mendorong aksi-aksi reaktif yang tidak lagi mengutamakan logika hukum.
Menurut Maulana, sebelum masyarakat dimobilisasi ke jalan, lebih bijak menggelar forum ilmiah dan terbuka, sebagai bukti bahwa Aceh Barat menghormati hukum dan kecerdasan publik, saran direktur MTC ini.
"Pemerintah punya bagian hukum. Kejaksaan punya kapasitas menilai. PERADI, LBH, dan akademisi juga bisa hadir untuk memberi penjelasan kepada masyarakat. Kalau bupati benar, justru ini jadi momen menguatkan posisinya. Jika salah, juga bisa diperbaiki lewat konstitusi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sikapnya bukan menolak aksi massa, karena aksi adalah bagian sah dari ekspresi demokrasi. Namun, ia menilai kondisi sosial di Aceh Barat hari ini justru menunjukkan bahwa aksi sering kali tidak lagi menjadi solusi. Bahkan lebih sering memunculkan korban dan ketegangan tanpa kejelasan akhir.
“Aksi bukan dilarang, tapi mari kita jujur berapa banyak aksi yang berujung solusi di Aceh Barat belakangan ini? Yang terjadi malah korban bertambah, masyarakat terpolarisasi, dan konflik makin tanpa ujung. Saya percaya forum ilmiah lebih produktif.” sambungnya.
MTC menegaskan kesiapannya mendorong terbentuknya forum terbuka tersebut, dan meminta semua pihak baik PT Mifa, Pemda, maupun lembaga hukum membuka ruang dialog yang objektif dan terukur.
“Kita percaya pada hukum. Kita percaya pada rasionalitas. Mari buktikan kita bangsa yang dewasa menyikapi konflik, bukan menambah bara.” pungkasnya. (*)
Sumber: www.porprovjatim.com
