KETIK, JAKARTA – Pemilihan umum sesi pertama yang digelar Junta Militer Myanmar resmi berakhir pada Minggu, 28 Desember 2025 pukul 16.00 waktu setempat. Pemilu tersebut berlangsung lesu dengan tingkat partisipasi yang rendah, terutama dari kalangan generasi muda.
Pemilu ini merupakan bagian dari tiga tahap pemungutan suara yang direncanakan junta. Dua sesi lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 25 Januari 2026.
Namun, pelaksanaannya menuai kecaman luas dari komunitas internasional karena dinilai sebagai upaya melegitimasi kekuasaan junta yang merebut pemerintahan melalui kudeta pada 2021.
ASEAN, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta sejumlah negara demokrasi menilai pemilu tersebut tidak inklusif dan tidak mencerminkan kehendak rakyat Myanmar. Kondisi keamanan yang belum stabil turut membatasi cakupan wilayah pemungutan suara.
Dari total 330 kecamatan di Myanmar, pemilu sesi pertama hanya digelar di 102 kecamatan. Selanjutnya, pemilu dijadwalkan berlangsung di 100 kecamatan pada 11 Januari 2026 dan di 63 kecamatan pada 25 Januari 2026. Sejumlah wilayah tidak dapat menggelar pemilu karena berada di luar kendali junta.
Di Negara Bagian Kachin, konflik bersenjata masih berlangsung hingga 26 Desember 2025 antara pasukan junta dan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), seperti dilaporkan majalah The Irrawaddy. Dari 18 kecamatan di wilayah tersebut, 12 kecamatan dikuasai KIA, sehingga pemilu hanya digelar secara terbatas di kecamatan tertentu.
Partisipasi Anak Muda Minim
Rendahnya keterlibatan generasi muda menjadi sorotan utama dalam pemilu kali ini. Banyak warga Myanmar berusia di bawah 35 tahun memilih meninggalkan negara itu sejak kudeta 2021. Sementara mereka yang masih tinggal, sebagian besar menolak berpartisipasi karena menilai pemilu tidak adil dan tidak transparan.
“Ini pemilu yang tidak adil, tidak transparan. Saya tidak mau ikut,” ujar seorang pemuda berusia 20-an tahun di Mandalay yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Di sejumlah tempat pemungutan suara, pemilih didominasi oleh kelompok usia lanjut, warga paruh baya, serta ibu rumah tangga. Di TPS sekitar Pagoda Sule, misalnya, dari 1.400 pemilih terdaftar, hanya sekitar 500 orang yang menggunakan hak pilihnya hingga TPS ditutup.
Angka tersebut jauh menurun dibandingkan pemilu 2020, ketika sekitar 70 persen pemilih terdaftar menggunakan hak suara mereka.(*)
