Larangan Parkir di Tunjungan Picu Omzet Anjlok, DPRD Surabaya Desak Pemkot Cari Solusi

KETIK, SURABAYA – Kebijakan larangan parkir di tepi Jalan Umum (TJU) Tunjungan ternyata berbuntut panjang. Sejak aturan diberlakukan pada 15 Juli 2025, sejumlah kafe dan restoran di kawasan ikonik Surabaya itu mengeluhkan penurunan omzet hingga 50 persen.

Sebagai bentuk protes damai, para pengusaha kompak memasang poster di jendela kafe mereka.

Tulisan seperti “Save Tunjungan” hingga “Satu Tujuan Satu Tunjungan” terpampang jelas, menyuarakan keresahan bahwa aturan ini bisa mematikan usaha di jantung kota.

Menanggapi keluhan itu, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mendesak Pemkot untuk segera turun tangan. Ia menilai larangan parkir memang bertujuan baik, tapi perlu dievaluasi agar tidak menjadi bumerang.

“Perlu observasi lebih detail. Apakah benar turunnya omzet murni karena larangan parkir TJU, atau ada faktor lain, misalnya karena munculnya destinasi baru di Surabaya,” ujar Achmad Rabu 20 Agustus 2025.

Salah satu masalah terbesar, kata Achmad, adalah minimnya informasi soal lokasi parkir resmi di sekitar Tunjungan. Banyak pengunjung kebingungan mencari lahan parkir, malas berputar, lalu memilih tidak jadi mampir.

“Motor relatif aman bisa ke Tanjung Anom karena kapasitasnya besar. Tapi untuk mobil memang terbatas dan kurang petunjuk arahnya,” jelasnya.

Padahal, menurut Achmad, ada titik lain yang bisa dimanfaatkan, seperti area parkir Siola atau halaman Kantor BPN. Hanya saja, Dishub harus lebih jelas memasang penanda dan memberikan informasi.

“Kalau pengunjung tahu arah parkirnya, tentu mereka tidak keberatan. Dampak larangan parkir pun bisa diminimalisir,” tegasnya.

Tak hanya soal parkir, Achmad mendorong Pemkot lebih kreatif dalam menghidupkan kawasan Tunjungan.

Ia menilai perlu ada agenda rutin untuk menarik massa, bukan hanya mengandalkan kafe dan resto.

“Event musik memang sudah ada, tapi bisa ditambah lagi. Misalnya event E-Sport sepanjang Tunjungan, agar kawasan tetap ramai meski aturan parkir berlaku,” sarannya.

Politisi asal Golkar itu menegaskan, Tunjungan adalah ikon Surabaya yang tak boleh kehilangan denyutnya. Ia meminta Pemkot hadir dengan solusi konkret, agar wajah kota tetap hidup dan pelaku usaha tidak terpuruk.

“Kami di DPRD akan mendorong Pemkot segera evaluasi. Jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru membuat pengusaha di Tunjungan ambruk,” pungkasnya.(*)