KETIK, SLEMAN – Tidak terasa hampir sebulan pascapolemik pembatalan Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 pada 28 Oktober 2025. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), masih dihujani kritik.
Hingga Selasa, 25 November 2025, Kepala Bakesbangpol Sleman, Samsul Bakri, belum menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait peniadaan agenda wajib kenegaraan tersebut.
Peniadaan upacara ini menjadi sorotan karena Pemkab Sleman dinilai mengabaikan Surat Edaran wajib dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, serta inkonsisten terhadap Surat Edaran internal Sekda Sleman yang mewajibkan ASN berpartisipasi aktif dalam upacara.
Alasan Berubah, Tanggung Jawab Menggantung
Awalnya, Kepala Bakesbangpol Samsul Bakri berdalih peniadaan upacara adalah langkah efisiensi anggaran dan pergeseran alokasi dana untuk menutupi kebutuhan Upacara Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Dalih ini menuai kritik keras, terutama dari purnawirawan Marinir, Abdul Hakim, yang menilai Pemkab "menomorduakan nilai persatuan."
Abdul Hakim (tengah) sosok vokal yang mendesak Bakesbangpol Sleman untuk bertanggung jawab atas peniadaan Upacara Sumpah Pemuda yang dianggap mengorbankan nilai kebangsaan. (Foto: Fajar Rianto/Ketik.com)
Belakangan, Bakesbangpol melalui utusan Kepala Bidang (Kabid) yang enggan disebut namanya, kembali mengubah alasan. Mereka berdalih bahwa pembatalan disebabkan oleh "pejabat baru tak tahu" akibat minimnya informasi transisi dan handover dari pegawai lama.
“Kami akui tidak mendapatkan informasi menyeluruh dari ‘orang tua’ (pegawai lama level Kasi) mengenai agenda rutin yang wajib dilaksanakan,” ujar sumber tersebut beberapa waktu lalu.
Sekda Tegaskan Bakesbangpol Bertanggung Jawab Penuh
Inkonsistensi alasan ini akhirnya membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Susmiarto, angkat bicara. Susmiarto menegaskan bahwa meskipun Setda menerbitkan jadwal dan kewajiban umum, penanggung jawab teknis pelaksanaan dan penganggaran upacara Hari Besar Nasional ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Badan yang ditunjuk.
"Untuk pelaksanaan teknis, termasuk penganggaran dan kepastian acaranya, itu berada di Dinas atau Badan yang bersangkutan. Mereka yang bertanggung jawab penuh," tegas Susmiarto belum lama ini.
Penegasan Sekda ini secara implisit menunjuk Bakesbangpol sebagai pihak yang sepenuhnya harus bertanggung jawab atas kegagalan ini.
Abdul Hakim: Akan kami Sikapi
Aktivis pemantau kebijakan publik sekaligus purnawirawan Marinir, Abdul Hakim, menyayangkan Pemkab Sleman yang dianggap melempar tanggung jawab dengan alasan yang berubah-ubah.
“Alasan pejabat baru tak tahu menunjukkan koordinasi internal yang sangat lemah. Ini bukan hanya masalah anggaran, tapi masalah komitmen. Kegiatan pokok negara bisa dibatalkan hanya karena alasan transisi jabatan. Ini tidak bisa diterima,” kata Abdul Hakim.
Terkait respons Pemkab Sleman yang dianggap tidak memadai, Abdul Hakim mengaku akan terus mensikapi lebih mendalam terhadap peristiwa ini dan akan mengambil sikap tegas untuk menanggapi persoalan tersebut.
Meskipun pertanggungjawaban kini jelas berada di Bakesbangpol dan kritik publik terus menguat sebulan terakhir, Pemkab Sleman dalam hal ini Bakesbangpol Sleman belum juga memberikan klarifikasi resmi yang utuh ataupun permintaan maaf terbuka kepada masyarakat atas kekeliruan fatal yang mengorbankan peringatan hari bersejarah bangsa. (*)
