KETIK, MALANG – Dosen Universitas Islam Malang (Unisma), Elisatin Ernawati berhasil meraih gelar Doktor di Universitas Brawijaya. Pembahasan terkait pentingnya membentuk holding company di BUMN membawanya sampai pada gelar akademik di bidang Ilmu Hukum.
Gelar tersebut ia raih pada Selasa 24 Juni 2025 dengan disertasi berjudul Konstruksi Hukum Holding Company BUMN Sesuai Konstitusi Ekonomi. Menurutnya, holding company harus dibangun berdasarkan Undang-Undang, bukan sekadar Peraturan Pemerintah.
"Struktur hukum holding harus memiliki legitimasi konstitusional agar mampu menjadikan fungsi strateginya secara sah dan efektif," ujarnya dikutip pada Rabu 25 Juni 2025.
Holding BUMN harus menjadi penguatan fungsi sebagai pendukung utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan mendukung hak-hak dasar masyarakat. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pangan, hingga perumahan.
Holding company juga harus bertanggungjawab secara hukum terhadap segala aktifitas usaha yang dikendalikan. Sesuai dengan fungsinya sebagai pengendali operasiona, keuntungan hingga SDM anak perusahaan.
“Sebagai pengelola kekayaan negara, holding BUMN harus tunduk pada sistem hukum tertinggi. Undang-Undang adalah syarat mutlak agar holding tidak hanya kuat secara bisnis, tapi juga sah secara konstitusi,” tegasnya.
Elisatin juga menyumbang sebuah konsep tanggungjawab penuh yang harus tertuang dalam hubungan holding dengan anak perusahaan. Namun tetap mempertahankan batasan konsep pertanggungjawaban di wilayah kekayaan perusahaan.
"Pemberlakuan doktrin piercing the company veil sesuai pasal 3, 97, dan 114 UU nomor 40 tahun 2007. Siapapun yang mengambil fungsi pengendali dengan kepentingannya harus bertanggungjawab atas akibat hukum yang timbul," ucap Elisatin.
Selain menjadi dosen Unisma, Elisatin juga aktif sebagai notarisnotaris. Ia berharap penelitian yang telah ia lakukan dapat menjadi penguat hukum pengelolaan BUMN.
Gelar doktor yang baru saja ia raih, menambah jumlah akademisi perempuan dengan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum korporasi dan konstitusi ekonomi.
"Harapannya menjadi referensi bagi regulator, akademisi, praktisi hukum. Juga menjadi bagian pengayaan khasanah keilmuan dalam bidang hukum perusahaan, hukum perikatan dan pertanggungjawaban dalam hukum," tandasnya.(*)
Sumber: www.porprovjatim.com
