KETIK, BOJONEGORO – DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti sejumlah persoalan di sektor sosial, kesehatan, hingga pengelolaan aset dalam Rapat Paripurna Istimewa penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025, Jumat, 27 Maret 2026.
Dalam forum tersebut, juru bicara DPRD, Mitro'atin, menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengungkapkan masih ditemukan ketidaksesuaian data yang berpotensi menimbulkan ketimpangan di masyarakat.
Di sektor kesehatan, DPRD mengapresiasi kinerja tenaga medis, namun tetap mendorong peningkatan fasilitas dan kapasitas rumah sakit. Keterbatasan ruang pelayanan dan tenaga kesehatan dinilai masih menjadi kendala yang perlu segera diatasi.
Selain itu, DPRD juga menilai pengelolaan aset daerah belum optimal. Pendataan ulang aset diminta segera dilakukan untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
Dari sisi pendapatan daerah, DPRD mendorong pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan.
Sektor pariwisata dan budaya turut mendapat apresiasi, meski pengembangannya dinilai masih perlu ditingkatkan. DPRD mendorong promosi yang lebih inovatif dengan melibatkan pihak ketiga, serta memperkuat pelestarian seni budaya lokal, khususnya di kalangan generasi muda.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menyatakan bahwa masukan DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan tahun 2025 secara umum berjalan baik berkat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Namun, pihaknya berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.
“Rekomendasi ini akan menjadi perhatian serius dalam penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan program, demi mewujudkan Bojonegoro yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.
Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar hingga selesai. (*)
