KETIK, SURABAYA – Puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas Merah Putih menggelar aksi demonstrasi bertajuk Surabaya Darurat Korupsi di depan Balai Kota Surabaya, Kamis 25 September 2025.
Aksi ini menyoroti dugaan adanya pemborosan anggaran 2025 hingga wacana penambahan utang daerah pada APBD 2026.
Korlap aksi, A. Sholeh, menyebut aksi ini merupakan tindak lanjut dari berbagai temuan yang mereka nilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah menyampaikan informasi ini melalui surat resmi, media sosial, hingga konsolidasi bersama elemen mahasiswa dan masyarakat.
“Tadi kami sedikit juga menyampaikan sekaligus berdebat dengan orang-orang yang hari ini mewakili pemerintah kota Surabaya untuk berdiskusi mengenai beberapa poin tuntutan yang kami bawa dengan belanja-belanja yang bagi kami itu jauh daripada keinginan dan kepentingan masyarakat kota Surabaya secara luas,” ujarnya.
Aksi demonstrasi dari Solidaritas Merah Putih mempertanyakan pemborosan anggaran 2025 hingga wacana penambahan utang daerah pada APBD 2026. (Foto: Shinta Miranda/Ketik)
Sholeh mencontohkan, salah satu temuan yang dianggap mencederai rasa keadilan publik adalah belanja makan minum (mamin) dengan anggaran mencapai Rp6 miliar. Selain itu, ada pula alokasi untuk penyewaan panggung, kursi, kipas angin, hingga sound system, yang menurutnya tidak mencerminkan prioritas kebutuhan masyarakat.
“Ketika kita tanyakan, selalu dia berdalih bahwa acuan yang dipakai adalah RPCMD. Padahal kita juga menemukan fakta berkaitan dengan mamin yang anggarannya fantastis sampai tembus di angka Rp6 miliar. Kami minta klarifikasi, tapi katanya tidak punya wewenang untuk menyampaikan informasi tersebut,” tegas Sholeh.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pihaknya akan membawa dugaan temuan ini ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur.
“Kami akan menyerahkan berkas dokumen sebagai bentuk tanggung jawab aduan masyarakat kepada para penegak hukum. Hari ini setelah aksi, langsung kita bergerak ke sana,” tambahnya.
Massa aksi sempat ditemui oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Fikser, bersama sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Namun, menurut Sholeh, jawaban yang diberikan belum menyentuh substansi tuntutan yang mereka sampaikan.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sholeh menegaskan, gerakan ini tidak akan berhenti di sini.
“Kami tidak menutup kemungkinan akan mengkonsolidasikan gerakan lebih besar lagi. Ini menyangkut hidup orang banyak, khususnya masyarakat Surabaya,” pungkasnya. (*)
