KETIK, YOGYAKARTA – Polemik peniadaan Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Kabupaten Sleman pada 28 Oktober 2025 kembali memanas. Setelah sebelumnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sleman, Samsul Bakri, menyebut alasan efisiensi anggaran dan pergeseran alokasi ke Hari Olahraga Nasional (Haornas), kini muncul alasan baru yang berfokus pada kendala internal organisasi.
Seorang Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan Bakesbangpol Sleman, yang meminta namanya dirahasiakan dan mengaku bertindak sebagai utusan Kepala Bakesbangpol, mengungkapkan bahwa peniadaan upacara tersebut disebabkan oleh faktor kepemimpinan baru dan minimnya informasi transisi.
“Kepala Badan dan Kepala Bidang baru menjabat belum lama. Kami akui tidak mendapatkan informasi menyeluruh dari ‘orang tua’ atau pegawai senior di bidang Wasbang yang menangani soal upacara ini, mengenai agenda rutin yang wajib dilaksanakan,” ujarnya, Jumat, 14 November 2025.
Menurutnya, informasi yang diterima jajaran baru hanya sebatas kalender upacara bulanan.
“Kami hanya diberi tahu bahwa di bulan Oktober sudah ada dua agenda upacara besar, yaitu peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Santri. Kami diberi tahu bulan Oktober sudah ada dua kali upacara. Untuk itu, peringatan Sumpah Pemuda tahun ini sebaiknya ditiadakan karena pertimbangan jadwal yang padat, bukan masalah anggaran semata,” tambahnya.
Kritik Publik: Bukti Lemahnya Koordinasi Internal
Penjelasan baru mengenai kepemimpinan baru dan minimnya informasi transisi menambah daftar panjang ketidakjelasan mengapa Pemkab Sleman mengabaikan Surat Edaran (SE) wajib dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI untuk melaksanakan upacara Sumpah Pemuda secara serentak.
Aktivis pemantau kebijakan publik sekaligus purnawirawan Marinir, Abdul Hakim, kembali melontarkan kritik keras.(Foto: Fajar Rianto/Ketik.com)
Aktivis pemantau kebijakan publik sekaligus purnawirawan Marinir, Abdul Hakim, kembali melontarkan kritik keras.
“Alasan pergeseran anggaran sudah menunjukkan perencanaan yang buruk. Kini muncul alasan baru karena pejabat baru tidak tahu. Ini menunjukkan koordinasi internal yang sangat lemah, seolah-olah kegiatan pokok negara bisa dibatalkan hanya karena alasan transisi jabatan. Ini tidak bisa diterima,” ujar Abdul Hakim saat dikonfirmasi kembali, Senin malam, 17 November 2025.
Ia mendesak Pemkab Sleman segera melakukan audit dan memastikan agar agenda kenegaraan yang bersifat wajib tidak kembali ditiadakan dengan alasan yang berubah-ubah dan tidak konsisten. (*)
