Akademisi Nilai Rotasi JPTP Pemkot Batu Tepat, Perkuat Soliditas Birokrasi Era Nurochman-Heli

KETIK, BATU – Langkah Pemerintah Kota Batu melakukan rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di awal kepemimpinan Wali Kota Nurochman dan Wakil Wali Kota Heli Suyanto mendapat apresiasi dari akademisi. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya positif dalam memperkuat soliditas birokrasi guna mengakselerasi program unggulan daerah.

Ketua Program Studi Magister (S2) Sosiologi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Assoc. Prof. Rachmad Kristiono Dwi Susilo, Ph.D., menegaskan bahwa mutasi pejabat adalah instrumen penting untuk membangun kerja tim yang kuat.

“Menurut saya, mutasi itu justru bagus. Birokrasi membutuhkan teamwork yang solid. Tidak mungkin pemerintahan hanya mengandalkan wali kota dan wakil wali kota, sementara birokrasi sudah ada jauh sebelum kepemimpinan sekarang,” ujarnya, Jumat, 23 Januari 2026.

Ia menilai, birokrasi yang solid menjadi faktor kunci dalam mendorong keberhasilan visi unggulan dan program prioritas kepala daerah. Selain itu, rotasi jabatan juga berfungsi sebagai penyegaran organisasi agar tetap adaptif dan produktif.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat pimpinan tinggi pratama yang dipimpin oleh Wali Kota Batu Nurochman, pada Rabu, 21 Januari 2026. (Foto: Prokopim Setda Kota Batu)

Rachmad memberikan sorotan khusus pada rotasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu. Menurutnya, Sekda merupakan "panglima" ASN yang harus selaras dengan visi kepala daerah agar administrasi pemerintahan tidak timpang.

“Sekda itu sangat krusial. Ia adalah panglima ASN. Jangan sampai kepala daerah dan sekda tidak kompak. Di beberapa daerah lain, ada pengalaman sekda yang tidak sejalan dengan kebijakan kepala daerah, dan itu tidak sehat bagi organisasi,” tegasnya.

Menurut Rachmad, Sekda harus memiliki kesamaan visi dengan wali kota agar seluruh jajaran birokrasi bergerak dalam satu komando dan mampu menerjemahkan kebijakan kepala daerah secara efektif.

Ia menambahkan bahwa sinergitas antara Sekda dan Wali Kota sangat menentukan efektivitas kebijakan di lapangan.

“Sekda harus memahami betul output dan outcome dari kebijakan wali kota. Semua harus satu komando, karena agenda Kota Batu itu sangat banyak. Potensi sumber daya alam sudah mendukung, tetapi tanpa tata kelola yang baik, tujuan pembangunan tidak akan tercapai,” ujarnya.

Terkait komitmen Pemkot Batu yang menjadikan capaian kinerja sebagai dasar rotasi, Rachmad menilai hal tersebut sebagai bentuk implementasi good governance. Ia berharap sistem reward and punishment ini konsisten dilakukan agar jauh dari praktik primordialisme.

“Itu sangat bagus. Artinya, penghargaan dan penilaian jabatan didasarkan pada capaian kinerja, bukan karena kedekatan politik, kekerabatan, atau kepentingan primordial,” katanya.

Meski demikian, Rachmad menekankan pentingnya konsistensi dalam implementasi kebijakan tersebut. Ia berharap evaluasi kinerja ini diterapkan secara tegas dan berkelanjutan. 

“Kita tunggu implementasinya. Kalau memang dalam beberapa bulan target tidak tercapai, seharusnya ada keberanian untuk melakukan pergantian. Di situlah letak keseriusan reformasi birokrasi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Batu melakukan penyegaran birokrasi melalui rotasi terhadap 15 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) sebagai upaya memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu Nurochman dan dilaksanakan di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, pada Rabu, 21 Januari 2026.

Wali Kota Nurochman menjelaskan, rotasi tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja birokrasi yang dilakukan selama 10 bulan sepanjang tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan perlunya percepatan atau akselerasi kinerja dari seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Akselerasi dari seluruh kepala SKPD memang dibutuhkan. Ini merupakan hasil evaluasi yang kami lakukan selama 10 bulan selama 2025,” ujar Nurochman.

Ia menambahkan, sebelum rotasi dilaksanakan, seluruh pejabat eselon II atau JPTP telah mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh tim profesional. 

Hasil uji kompetensi tersebut menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan penempatan jabatan, guna memastikan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan pemerintahan daerah. (*)