Wacana Penghapusan Zonasi, Mendikdasmen Tunggu Arahan Presiden

KETIK, JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut hingga saat ini masih belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait wacana penghapusan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Untuk (PPDB) zonasi sekarang masih dalam proses pengkajian,” kata Abdul Mu’ti dikutip dari Suara.com jaringan Ketik.co.id pada Minggu 8 Desember 2024.

Menurut dia, hal tersebut tidak dapat diputuskan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Disinggung apakah tahun ajaran baru akan menggunakan sistem lama, Abdul Mu'ti menegaskan akan menunggu keputusan dalam sidang kabinet.

"Kita belum, masih menunggu keputusan dari sidang kabinet nanti. Karena kami juga belum mendapatkan arahan dari Presiden kapan sidang kabinet untuk membahas mengenai zonasi," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem PPDB Zonasi segera dihapus.

Zonasi merupakan salah satu sistem seleksi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem ini awalnya bertujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas dan akses sekolah dan pendidikan.

Tapi setelah 7 tahun berjalan, sistem PPDB Zonasi masih berkutat dengan masalah yang sama yakni tidak meratanya sebaran sekolah negeri di wilayah Indonesia. Bahkan maraknya manipulasi Kartu Keluarga demi sekolah favorit hingga adanya praktik pungli dan intervensi.

Melihat permasalahan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi dihilangkan. Gibran menyebut arahan itu sudah disampaikan secara langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan itu saya sampaikan secara tegas ke pak menteri pendidikan. Pak, ini zonasi harus dihilangkan," kata Gibran. (*)