KETIK, SURABAYA – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para mantan Menteri Luar Negeri, mantan Wakil Menteri Luar Negeri, serta sejumlah pakar hubungan internasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merumuskan dan memantapkan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang terus berubah.
Diskusi berlangsung selama kurang lebih tiga jam dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat aktif turut hadir, termasuk Menteri Luar Negeri Sugiono, anggota Komisi I DPR, serta kalangan akademisi dan praktisi diplomasi. Pertemuan ini dimaksudkan sebagai ruang dialog terbuka untuk menyerap pandangan strategis dari para tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi Indonesia.
“Lewat forum ini, kita ingin menyamakan perspektif mengenai kebijakan luar negeri nasional,” ujar Sugiono saat dikonfirmasi seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com pada Kamis, 5 Februari 2026.
Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir, kebijakan luar negeri Indonesia ramai mendapat sorotan di dalam negeri. Yakni keputusan Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Trump untuk rekonstruksi Gaza pasca dihancurkan Israel.
Keputusan itu membawa konsekuensi rakyat Indonesia harus membayar Rp 17 Triliun kepada BoP bentukan AS. Di sisi lain, BoP dikhawatirkan biar kepentingan Israel karena tidak ada perwakilan Palestina di dalamnya.
Namun, Sugiono menegaskan tidak ada perbedaan pandangan yang bersifat konfrontatif dalam diskusi antara Presiden Prabowo dengan para tetamunya tersebut. Menurutnya, perbedaan yang muncul lebih pada sudut pandang dan penekanan, namun tetap berada dalam kerangka visi yang sama.
Sugiono menyebut Presiden Prabowo memberi ruang luas bagi seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan dan masukan. Diskusi berjalan dinamis dan konstruktif, dengan fokus pada bagaimana Indonesia seharusnya memposisikan diri dalam percaturan global yang semakin kompleks.
“Sebagian besar gagasan yang disampaikan sejalan dengan arah kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah. Pertemuan ini, justru memperkuat keyakinan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia ke depan akan memiliki fondasi pemikiran yang solid dan inklusif,” papar menteri yang juga Sekjen Partai Gerindra itu.
Ke depan, pemerintah berencana menjadikan forum diskusi serupa sebagai agenda rutin. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kebijakan luar negeri Indonesia tetap adaptif, strategis, dan selaras dengan kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik internasional.
