KETIK, PASAMAN BARAT – Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari Koordinator Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB), Ridho, menyusul terungkapnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih kurang Rp67 miliar.
Besarnya Silpa tersebut dinilai janggal dan berbanding terbalik dengan narasi defisit anggaran yang selama ini kerap disampaikan pemerintah daerah. Menurut Ridho, kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah minimnya pembangunan di berbagai sektor strategis.
“Ironisnya, alasan defisit anggaran selama ini sering dijadikan dalih tidak maksimalnya pembangunan, mulai dari infrastruktur dasar, pelayanan publik, hingga program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat," ujar Ridho, Senin 26 Januari 2026.
"Namun dengan munculnya Silpa puluhan miliar rupiah, tentu kita mempertanyakan konsistensi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah,” sambungnya.
Ridho menilai besarnya Silpa merupakan indikator lemahnya penyerapan anggaran serta kurang matangnya perencanaan.
Padahal, menurutnya, masih banyak persoalan mendesak di Pasaman Barat yang membutuhkan intervensi anggaran, seperti perbaikan jalan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Kondisi ini tentu menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat yang berharap adanya pembangunan nyata dan berkelanjutan. Alih-alih berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, anggaran justru tersisa dalam jumlah besar tanpa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
AMPB pun mendesak Pemerintah Daerah Pasaman Barat agar lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
“Kami meminta pemerintah daerah tidak lagi menjadikan defisit anggaran sebagai alasan stagnannya pembangunan di Pasaman Barat,” tegas Ridho.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pasaman Barat, Zulfi Agus, memberikan penjelasan terkait besarnya Silpa Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, Silpa terjadi karena sejumlah alokasi dana masuk pada akhir Desember dan belum sempat dianggarkan dalam APBD berjalan.
“Besarnya Silpa antara lain disebabkan adanya alokasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masuk pada Desember 2025 sebesar Rp24,8 miliar,” ujar Zulfi.
Selain itu, Silpa juga berasal dari efisiensi anggaran Tahun 2025 yang dilakukan untuk mengembalikan Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan pendidikan dan kesehatan tahun 2023 dan 2024 yang tidak dialokasikan pada tahun-tahun sebelumnya. Dari kebijakan tersebut, tercatat Silpa sebesar lebih kurang Rp23,7 miliar.
“Di samping itu, terdapat pula Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Presiden serta bantuan dari Pemerintah Provinsi yang masuk pada akhir Desember,” jelasnya.
Zulfi menegaskan bahwa secara umum alokasi dana tersebut belum tercantum dalam APBD 2025 dan akan dialokasikan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2026.(*)
