KETIK, SURABAYA – Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Ahmad Nawardi, menyatakan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp268 triliun telah melalui pembahasan ketat dan kritis di parlemen, termasuk di Komite IV DPD RI.
Senator asal Jawa Timur itu menjelaskan, anggaran BGN tahun 2026 memperoleh dukungan kolektif seluruh anggota Komite IV DPD RI yang mewakili 38 provinsi.
Alokasi tersebut disalurkan melalui fungsi anggaran pendidikan dan disepakati sebagai bagian dari komitmen bersama mendorong terwujudnya Ekonomi Sirkular.
Komite IV telah melakukan pertimbangan terhadap banyak aspek, mulai aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan ketahanan pangan.
“Saat itu pertimbangan dan pendapat DPD karena ini program luar biasa yang berdampak langsung ke rakyat di kota dan desa seluruh Indonesia tak terkecuali” tegasnya dalam keterangan pers diterima di Surabaya, Sabtu, 28 Februari 2026.
Nawardi juga mengapresiasi terobosan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data terbaru, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan menerima rata-rata Rp500 juta setiap 12 hari.
Angka ini dinilai berpotensi memperkuat kedaulatan pangan daerah melalui aliran modal kerja yang rutin.
Nawardi menilai kebijakan penyaluran hampir 93 persen anggaran atau sekitar Rp240 triliun yang dilakukan langsung ke daerah merupakan sebuah langkah strategis. Pola tersebut, memastikan dana negara tidak tertahan di birokrasi, melainkan beredar langsung di unit-unit pelayanan di berbagai wilayah.
"Dana Rp500 juta per 12 hari per unit pelayanan ini harus menjadi magnet uang yang menghidupkan kembali aktivitas di pasar-pasar tradisional dan menggerakkan mesin penggilingan padi di desa. Ini adalah model ekonomi baru di mana negara memastikan uangnya berputar langsung dari Sabang sampai Merauke tanpa perantara," tegas senator asal Jawa Timur tersebut.
Nawardi menekankan pentingnya keterlibatan koperasi desa, UMKM, dan koperasi lokal dalam rantai pasok agar perputaran dana terjadi di daerah.
"Kita ingin uang ini berhenti dan berputar di daerah. Caranya, serap beras langsung dari penggilingan desa, ambil telur dari peternak lokal, dan beli sayur-mayur dari kebun warga. Jangan sampai dana sebesar ini justru lari ke perusahaan-perusahaan besar di Jakarta," tambahnya.
Keberadaan SPPG di setiap wilayah, dipandang sebagai peran negara sebagai pembeli siaga (off-taker) yang memberi kepastian pasar bagi petani. Dengan kebijakan tersebut, Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini berada di angka 125 diharapkan meningkat menuju target 150 agar petani memiliki margin keuntungan untuk berinvestasi serta untuk kesejahteraan keluarga.
Menanggapi proyeksi peredaran dana Rp62 triliun hingga Maret 2026, Nawardi menegaskan DPD RI akan memperketat pengawasan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan transparan dan tepat sasaran.
"Program MBG ini bukan sekadar memberi makan anak bangsa untuk masa depan, tapi secara bersamaan menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi rakyat hari ini melalui skema direct transfer yang transparan dan akuntabel. Kami akan pastikan setiap rupiah memberikan dampak bagi rakyat di daerah," pungkas Nawardi. (*)
