Selesai Reses, DPRD Kota Surabaya Beberkan Warga Protes Kurangnya Pemerataan Pembangunan

KETIK, SURABAYA – DPRD Kota Surabaya sedang menjalankan reses, Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Luthfiyah mendengar beberapa keluhan masyarakat mengenai kurangnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang terjadi di Dapil II Surabaya.

Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, warga telah mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur.

Namun, pembangunan infrastruktur tersebut belum direalisasi meski diusulkan beberapa tahun melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

"Kondisi ini menimbulkan kekecewaan warga, terutama saat musim hujan yang kerap menyebabkan banjir di daerah-daerah tersebut," ujar Luthfiyah, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 31 Oktober 2024.

Luthfiyah menegaskan, pengajuan infrastruktur sudah melalui proses paripurna, namun belum ada tindak lanjut dari pihak terkait.

Maka dari itu, dia menekankan pemerataan pembangunan, utamanya di kampung-kampung yang sudah lama mengajukan kebutuhan infrastruktur dan rentan banjir.

“Pemerataan pembangunan sebaiknya difokuskan di kampung-kampung yang sudah lama pengajuannya dan cenderung mudah banjir jika musim hujan,” jelas Luthfiyah.

Luthfiyah menambahkan dorongan warga  bukan hal baru dan selalu muncul di setiap reses yang dilakukan. Sehingga dia mendesak agar Pemkot menindaklanjuti pengajuan tersebut.

“Sudah berapa kali reses, saya selalu menjadi langganan ditagih warga terkait realisasi infrastruktur,” pungkas Luthfiyah. (*)