KETIK, BLITAR – Sidang paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang dijadwalkan pada Jumat 8 Agustus 2025 terpaksa dibatalkan karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum. Dari total 50 anggota dewan, hanya sekitar 13 orang yang tercatat duduk di kursi sidang hingga pukul 11.00 WIB.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, membenarkan pembatalan tersebut. Menurutnya, undangan resmi sudah disebarkan kepada seluruh anggota, bahkan pemanggilan ulang dilakukan menjelang sidang. Namun hasilnya tetap nihil.
“Sesuai tata tertib, rapat otomatis ditunda sampai ada keputusan Banmus. Untuk alasan ketidakhadiran, silakan ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Kami sudah mengundang secara resmi,” jelas Supriadi.
Padahal, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar hadir lengkap di ruang sidang. Namun, tanpa kuorum, agenda pembahasan kebijakan daerah tak bisa dijalankan.
Dari informasi yang beredar, minimnya kehadiran anggota dewan ini diduga terkait penolakan eksekutif untuk mengalokasikan Pokok Pikiran (Pokir) bagi legislator. Pokir sering menjadi instrumen bagi anggota dewan untuk menyalurkan aspirasi konstituen sekaligus mewujudkan janji politik.
Namun, sumber internal menyebut masalahnya tak berhenti di situ. Hubungan Bupati Rijanto dan wakilnya dikabarkan retak, bahkan memunculkan kesan adanya “matahari kembar” di lingkaran eksekutif. Situasi ini disebut-sebut ikut mempengaruhi komunikasi dengan legislatif.
Pemerhati kebijakan publik, Setya Nugroho, menilai duet kepala daerah saat ini gagal menciptakan harmoni politik yang diperlukan untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Kalau pemimpin saling tarik urat dan tidak satu komando, jangan harap program pembangunan berjalan. Sampai sekarang belum ada gebrakan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” kata Setya.
Ia juga menyoroti gaya kepemimpinan Bupati Rijanto yang dinilai terlalu reaktif terhadap manuver politik di internal eksekutif.
“Bupati harus punya sikap tegas, bukan sekadar mengikuti arah wakilnya. Kalau eksekutifnya pecah dan legislatifnya ikut memboikot, rakyat akan jadi korban pertama,” tegasnya.
Batalnya rapat paripurna ini semakin menegaskan bahwa Kabupaten Blitar tengah menghadapi kemacetan politik. Banyak pihak khawatir pembahasan anggaran dan program strategis akan terhambat lebih lama jika elite daerah tetap mempertahankan ego masing-masing.
“Ini bukan soal kalah atau menang di arena politik, tapi soal apakah pemerintahan mau jalan atau tidak,” pungkas Setya.(*)
