KETIK, JOMBANG – Program kain seragam sekolah gratis milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali memicu keluhan. Para penjahit lokal mengaku ongkos jahit yang diterima sangat minim, sementara DPRD Jombang menyoroti adanya dugaan intervensi oknum LSM dalam proses survei harga.
Wakil Ketua DPRD Jombang Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot menegaskan perlunya langkah tegas agar program ini tidak dijadikan ajang mencari keuntungan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
"Setiap tahun selalu ada keluhan soal program kain seragam sekolah gratis ini. Dulu soal keterlambatan, sekarang soal teknis dan ongkos jahit yang minim," kata Gus Sentot di Kantor DPC Demokrat Jombang, Senin 7 Juli 2025.
Menurutnya, tujuan awal program ini sebenarnya baik karena melibatkan UMKM penjahit desa. Namun, pelaksanaannya justru menimbulkan masalah baru.
"Banyak penjahit desa yang tidak paham sistem e-katalog. Mereka tidak tergabung dalam paguyuban sehingga tidak semua kebagian proyek. Pemerintah harus hati-hati agar niat baik ini tidak dimanfaatkan oknum," ujarnya.
Gus Sentot mengungkapkan informasi yang diterimanya, bahwa ada oknum-oknum LSM yang ikut memengaruhi survei harga ongkos jahit. Dugaan ini, katanya, berdampak langsung pada besaran upah penjahit.
"Saya mendengar ada oknum yang bermain di proses survei. Mereka memengaruhi sistem, ongkos jahit jadi turun, penjahit lokal yang dirugikan," tuturnya.
Dari laporan para penjahit, harga ongkos jahit dalam sistem e-katalog jauh lebih tinggi dibanding realisasi pembayaran di lapangan.
Di e-katalog, ongkos jahit seragam SD tercatat Rp100 ribu per siswa. Namun penjahit hanya dibayar Rp85 ribu, sudah termasuk potongan pajak dan biaya lain. Untuk seragam SMP, pagu harga tercatat Rp112 ribu, tetapi para penjahit mengaku hanya mendapat Rp90 ribu per set.
"Kalau dipotong pajak, ongkos ngukur, dan biaya lainnya, sisa cuma Rp50 ribu. Untungnya tipis sekali," ujar F, salah satu koordinator penjahit di wilayah utara Brantas.
Gus Sentot pun meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang serta Komisi D DPRD untuk segera turun tangan dan menelusuri dugaan permainan harga tersebut.
"Saya minta Disdikbud dan Komisi D bersih-bersih dari praktik semacam ini. Ini proyek untuk rakyat, bukan untuk dipotong oknum. Harus ada ketegasan supaya program bantuan kain seragam sekolah gratis ini tidak dicoreng KKN," tegasnya.
Program kain seragam sekolah gratis merupakan salah satu bentuk bantuan pendidikan Pemkab Jombang untuk meringankan beban wali murid. Namun rendahnya ongkos jahit dan potensi campur tangan pihak luar kini dinilai mencoreng tujuan baik program tersebut. (*)
