Tahun 2026 ini bukan tahun biasa. Ini tahun "perjudian" besar. Namanya Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun 2025 lalu, program ini masih malu-malu. Masih tahap pemanasan. Anggarannya "cuma" Rp 51,5 triliun. Masih aman di kantong APBN.
Tapi lihatlah tahun 2026. Anggarannya meledak. Total diproyeksikan tembus Rp 335 triliun. Yang membuat kita sesak napas itu ini: Rp 223 triliun ditarik dari kantong pendidikan. Ini bukan lagi kenaikan. Tapi ledakan. Naik 5 kali lipat dalam setahun. Kita belum pernah melihat politik fiskal seagresif ini. Begitu berani.
Logika Baru: Mengunyah = Belajar?
Negara tampaknya punya logika baru yang revolusioner. Aktivitas mastikasi dianggap sebagai bagian integral dari proses pedagogi primer. Logika yang dianut: kalau perut kenyang, otomatis otak jadi cerdas.
Maka, biaya katering massal dimasukkan ke dalam fungsi pendidikan. Hebat. Secara administratif, mandat konstitusi 20 persen terpenuhi. Angka di atas kertas nampak memuaskan. Semua pejabat bisa tersenyum. Tapi, substansinya? Hancur.
Kita sedang membiarkan ruang kelas melapuk. Membiarkan laboratorium-laboratorium sekolah berdebu. Hak intelektual anak bangsa dikerdilkan menjadi sekadar urusan logistik perut.
Ini namanya "keajaiban" fiskal sarkastis. Investasi jangka panjang untuk otak manusia dipangkas demi kepuasan jangka pendek yang sarat janji politis.
Coba hitung pakai kalkulator. Biar tak dibilang cuma bisa mengeluh. Duit Rp 223 triliun itu gede banget. Kalau bukan dipakai katering massal, bisa buat apa saja?
Kuliah Gratis: Bisa kuliahkan 14,8 juta mahasiswa sampai lulus. Tanpa biaya! Bayangkan ledakan kelas menengah baru kita 5 tahun mendatang.
Kesejahteraan Guru? Bisa bayar 6,1 juta guru honorer dengan gaji layak. Biar mereka fokus mengajar, bukan fokus cari sampingan, atau jadi ojek online sepulang sekolah.
Pilihan memprioritaskan "katering" di atas "kesejahteraan pengajar" adalah pernyataan politik implisit: kita lebih mempercayai asupan kalori jangka pendek ketimbang transformasi kualitas manusia lewat pengajaran berkualitas.
Kita khawatir. Sangat pantas khawatir. Lonjakan anggaran 500 persen dalam setahun itu ngeri secara manajerial. Kalau kapasitas produksi naik setinggi itu tanpa sistem pengawasan yang kuat, hasilnya cuma dua: kualitas merosot, atau duitnya menguap.
Sebagai praktisi yang paham pentingnya Supplier Performance dan Quality Control, saya melihat potensi kerentanan masif pada rantai pasok MBG.
Isu keterlibatan entitas yang dekat dengan lingkaran kekuasaan dalam pengadaan logistik dapur tak sekadar rumor politik, melainkan risiko Good Corporate Governance (GCG) yang serius.
Tanpa mekanisme audit independen yang transparan, anggaran pendidikan yang disedot ini dikhawatirkan hanya akan mengalir ke kantong-kantong tertentu melalui kontrak yang disinyalir tidak kompetitif.
Jika standar kualitas (Quality Control) dikalahkan kebutuhan "mengembalikan modal politik", maka yang dikorbankan ya perut anak-anak kita. Dapat asupan kualitas rendah tapi dibayar mahal oleh negara.
Peningkatan budget hingga 5 kali lipat dalam setahun anggaran itu fenomena langka. Ini menunjukkan keinginan politik yang kuat. Kuat sekali bahkan. Tapi keinginan tersebut mengabaikan prinsip gradualism (bertahap) yang biasa dianut dalam manajemen keuangan negara.
Cermin Buram dari Negara Lain
Mari kita belajar dari negara-negara lain yang punya program serupa MBG. Coba tengok Vietnam. Negeri ini tak punya anggaran makan sebesar kita. Tapi skor PISA-nya —kemampuan baca dan matematika anak-anaknya— jauh di atas kita.
Di Vietnam, nama programnya tak bombastis atau bau politis seperti MBG. Mereka menyebut School Meal Project (atau Bữa ăn học đường). Cara mainnya pun beda. Tak langsung "hantam kromo" pakai APBN buat ngasih makan semua anak.
Dikelola di bawah Kementerian Pendidikan dan Pelatihan (MOET) tapi tak sendirian. Mereka juga menggandeng pihak industri swasta (Ajinomoto Vietnam) dan Institut Gizi Nasional. Kuncinya: Sistem Desentralisasi dan Partisipasi.
Sedikitnya ada tiga hal yang bikin Vietnam beda jauh dengan planning kita di 2026:
Pertama: Software khusus. Saat menyusun menu mereka pakai Nutrition-Balanced Menu software. Fitur utamanya? menyediakan bank data berisi lebih dari 120 set menu dengan 360 hidangan non-repetitif yang disesuaikan selera lokal wilayah Utara, Tengah, dan Selatan Vietnam.
Guru dan orang tua bisa cek lewat aplikasi. Transparan. Tujuannya jelas: membantu staf dapur sekolah menghitung kebutuhan nutrisi secara otomatis sekaligus mengelola anggaran biaya makan harian siswa agar sesuai budget.
Di Indonesia sendiri, inisiatif serupa sebenarnya ada. Namanya School Lunch Program (SLP). Ia mengadopsi prinsip manajemen gizi yang sama dari model Vietnam. Hanya saja info dan fiturnya masih minim akses. Belum efektif terpakai.
Kedua: Sekolah di Vietnam mayoritas sistem day-boarding (Bán trú). Siswa makan di sekolah. Tapi biayanya? Iuran bersama. Orang tua yang mampu/kaya tetap membayar. Negara hanya memberi subsidi penuh bagi anak-anak di daerah miskin, terpencil, atau etnis minoritas.
Ketiga: Edukasi Gizi. Selain software, program ini menyajikan poster atau video "3 Minutes to Change Awareness" untuk edukasi siswa akan manfaat makanan yang dikonsumsi.
Makan siang itu pelajaran. Siswa diajarkan manfaat makan sayur ini, buah itu, dll. Uang yang keluar jadi "ilmu", bukan cuma jadi "kotoran" esok harinya.
Pertanyaan kita tentu, kenapa skor PISA Vietnam tinggi? Inilah tamparan kerasnya. Vietnam tak memotong dana kualitas guru untuk membiayai piring makan. Anggaran pendidikan benar-benar buat Pendidikan. Untuk melatih guru agar jago mengajar. Jago bikin kurikulum ringkas tapi tajam.
Kalau kita mau jujur, Vietnam mengajarkan tentang Keadilan Sosial yang Cerdas. Mereka tak memaksakan "gratis" untuk semua orang.
School Meal Project tak boleh merampok dana riset dan beasiswa kuliah. Vietnam tahu skala prioritas. Orang kaya bayar sendiri, orang miskin dibantu negara. Semua anak dapat standar gizi sama lewat sistem audit digital.
Di kita? Tahun 2026 mau kasih gratis buat anak orang kaya juga. Tapi dananya ambil dari jatah kesejahteraan guru honorer. Itu namanya anomali. Kedermawanan salah alamat.
Cermin Buram berikutnya adalah India. Bagaimana dengan MBG versi India? Di India, program makan siangnya terbesar di dunia. Namanya PM POSHAN (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman).
Sebelum 2021 namanya lebih simple: Midday Meal Scheme (Skema Makan Siang). Lebih dari 120 juta anak dan 1,2 juta sekolah terlayani.
India mulai sejak 1995 (secara nasional). Jauh sebelum kita meributkannya sekarang. Meski dikelola Kementerian Pendidikan, India menekankan program ini sebagai jaring pengaman sosial (social safety net). Tujuannya dua: mengurangi kelaparan anak dan meningkatkan angka pendaftaran sekolah (enrollment).
India mewajibkan makanan dimasak di sekolah atau di dapur komunitas lokal. Ada kedaulatan lokal. Tidak menggunakan sistem katering terpusat yang besar. Tapi memberdayakan jutaan wanita di desa-desa lewat kelompok bantuan mandiri (Self-Help Groups).
Di India, PM POSHAN dipandang sebagai "pelumas" supaya anak mau datang ke sekolah. Mesin utamanya tetap kurikulum dan kualitas guru. Di sana, nutrisi itu pendukung. Di sini? Nutrisi malah jadi "pemakan" anggaran utama.
Selanjutnya kita bisa belajar dari negeri Samba. Kalau India punya PM POSHAN, Brasil punya PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Ini bukan program kemarin sore. Brasil sudah memulainya sejak 1955.
Sudah sangat senior. Bahkan, sejak 1988, hak atas makan siang di sekolah ini dimasukkan ke dalam konstitusi mereka. Artinya, makan siang itu bukan "hadiah" dari pemerintah. Tapi hak rakyat yang dijamin hukum tertinggi.
Ada satu hal dari Brasil yang membuat para intelektual dunia angkat topi. Dan ini bisa jadi "tamparan" untuk model MBG kita. Di Brasil, mereka punya aturan yang sangat "galak". Namanya Undang-Undang No. 11.947/2009.
Isinya? Pemberdayaan petani lokal lewat aturan 30%. Pasal 14 mewajibkan minimal 30% dari dana federal yang dialokasikan PNAE digunakan untuk membeli produk langsung dari pertanian keluarga (family farming) dan pengusaha pedesaan lokal.
Ini kunci keberhasilan mereka. Pemerintah Brasil tak mau uang rakyat yang triliunan itu larinya cuma ke perusahaan katering raksasa. Mereka tak mau uang tersebut hanya berputar di lingkaran elit penguasa atau "orang dalam" di ibu kota.
Uang itu harus menetes sampai ke kebun-kebun petani di desa. Hasilnya? Program PNAE ini jadi mesin penggerak ekonomi desa. Petani punya pembeli tetap: sekolah. Anak-anak dapat makanan segar: bukan makanan kaleng atau olahan pabrik penuh pengawet.
Di Brasil, program MBG-nya dikelola desentralisasi. Pemerintah federal -lewat Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (FNDE)-, mengalokasikan dan mentransfer anggaran langsung ke negara bagian dan kotamadya.
Pemerintah pusat "cuma" kirim dana. Pemerintah daerah yang eksekusi. Tapi diawasi ketat oleh Dewan Pemberian Makanan Sekolah (CAE), badan pengawas sosial independen yang terdiri dari perwakilan masyarakat, guru, siswa, dan eksekutif lokal. Mereka punya kuasa menyetop dana kalau kualitas makanan buruk.
Bandingkan dengan kita di tahun 2026 ini. Kita masih sibuk dengan Badan Gizi Nasional yang sangat terpusat. Kita masih khawatir soal dugaan "titipan" vendor katering dari lingkaran kekuasaan. Masih berdebat soal anggaran pendidikan yang bakal "dirampok" untuk urusan piring.
Di Brasil, anggarannya sudah stabil. Sudah jadi sistem. Bukan lagi komoditas janji kampanye yang bikin jantung APBN mau copot karena lonjakan 500 persen dalam setahun.
Kalau pemerintah memang serius mau sejahterakan rakyat, contohlah Brasil. Jangan biarkan Rp 223 triliun itu jadi bancakan raksasa logistik. Wajibkan 30-40 persen belanja bahannya dari petani lokal, UMKM dan koperasi desa.
Biar rakyat di bawah ikut kenyang. Bukan cuma kenyang lihat postingan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di medsos pamer penghasilannya yang jauh lebih besar dari guru honorer.
Agar Jalan MBG ke Depan Tak Karu-karuan
Lantas bagaimana? MBG sudah jalan. Janji politik telah diucapkan. Tak mungkin distop begitu saja. Tapi jangan sampai pendidikan jadi tumbal. Setidaknya ada empat jalan pahit yang bisa dipertimbangkan untuk dilakukan:
Pertama: Jangan "Gebyah Uyah": Pisahkan Belanja Belajar dan Belanja Makan. Masalah utama kita adalah pencampuradukan. Nasi dan buku dicampur jadi satu nama: Anggaran Pendidikan. Solusinya: Pemerintah harus membuat Pemisahan Akuntansi Pendidikan yang tegas.
Makan siang boleh masuk anggaran 20 persen (agar "aman" secara hukum), tapi tak boleh mengurangi "Dana Inti pembelajaran". Dana untuk gaji guru, beasiswa, riset, dan buku tak boleh diganggu satu rupiah pun. Bila perlu Dana Inti ini lah justru yang malah harus ditingkatkan.
MBG hanya boleh pakai "dana sisa" atau kenaikan anggaran, bukan memotong yang sudah ada. Kalau dana inti belum cukup, jangan paksakan MBG skala penuh. Itu namanya jujur dan realistis.
Kedua: Model Hub-and-Spoke: Industri vs UMKM. Jangan paksa UMKM jalan sendirian. Mereka pasti kalah napas. Tapi jangan juga berikan ke raksasa katering sendirian. Mereka pasti "makan" untung besar.
Gunakan model Hub-and-Spoke. Perusahaan besar (Hub) bertanggung jawab atas standar gizi, kualitas bahan, dan teknologi pengawetan. UMKM (Spoke) bertindak sebagai pelaksana distribusi dan pengolahan akhir di level lokal.
Ada tanggung jawab renteng. Kalau gizi buruk, perusahaan kena denda. Kalau distribusi macet, UMKM yang dievaluasi dan diberi pembinaan. Disini terbentuknya ekosistem adalah hal utama, bukan bagi-bagi proyek.
Ketiga: Outcome Based. Jangan terjebak audit administratif. Kwitansi lengkap, dianggap beres. Tahun 2026, auditnya harus Outcome-Based.
Badan Gizi dan Kemendikbud harus berani pasang badan: Bila dalam dua tahun MBG berjalan tapi skor literasi (PISA) kita tidak naik, atau angka stunting tidak turun signifikan, anggaran MBG tahun berikutnya harus dipotong otomatis.
Jadikan anggaran sebagai "insentif performa", bukan "cek kosong" yang cair tiap tahun tanpa hasil nyata.
Keempat: Moratorium Ekspansi Stop dulu di angka yang bisa diawasi. Evaluasi total hasil tahun 2025. Di mana bocornya? Di mana racunnya? Di mana vendor "orang dalam"-nya?.
Hanya daerah yang rapor pendidikannya membaik yang boleh ditambah jatah MBG-nya. Jadikan MBG sebagai hadiah bagi daerah yang serius mengurus sekolah, bukan sekadar bagi-bagi jatah gratisan secara merata tapi hambar.
Janji politik memang berat. Namun jangan sampai demi menunaikan janji lantas menghalalkan segala cara. Termasuk cara yang tak masuk akal secara ekonomi dan menggerus pendidikan.
Mengklaim pendidikan tidak dikorbankan sambil menyedot sumsum anggarannya adalah distorsi informasi yang sangat halus. Tapi masyarakat yang kritis tak bisa percaya begitu saja dengan cara itu.
Jangan sampai tahun 2026 dicatat sejarah sebagai tahun di mana kita sukses menghitung kalori di atas piring, tapi gagal menghitung kemunduran peradaban sendiri.
Perut yang kenyang hanya bertahan beberapa jam. Tapi otak yang pintar akan bertahan seumur hidup. Semoga program pemerintah tak hanya kenyang dengan pujian, tapi juga lapar akan perbaikan.
*) Muhsin Budiono merupakan Praktisi Industri dan Certified Professional Quality Engineer
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi. (*)
