Saya tidak lahir dari keluarga elite Nahdlatul Ulama. Tidak ada silsilah kiai besar, tidak pula foto-foto bapak berdampingan dengan tokoh PBNU. Hubungan saya dengan NU tumbuh pelan-pelan, lewat cerita-cerita yang nyaris tak pernah diceritakan, dan justru karena itu terasa sangat nyata. NU bagi saya adalah ingatan, bukan slogan; adalah laku hidup, bukan sekadar organisasi.
Almarhum bapak saya, semasa muda, pernah menjadi salah satu pengurus ranting NU di Kabupaten Banyuwangi. Ia tidak pernah menyebut jabatan itu dengan bangga. Bahkan, jika bukan karena cerita sepintas dari orang lain, mungkin saya tak pernah tahu bahwa ia pernah aktif secara struktural. Dari caranya bercerita atau justru tidak bercerita saya belajar satu hal, bagi generasi itu, ber-NU tidak harus diumumkan.
Takdir kemudian membawa bapak pindah ke Bondowoso. Di kota kecil inilah hidupnya benar-benar diuji. Ia menjadi pedagang kerupuk sekaligus tenaga honorer di salah satu instansi pemerintah. Pagi hingga sore bekerja di kantor, malam memikirkan dagangan.
Hidup kami jauh dari mapan, tetapi cukup untuk bertahan. Hingga krisis moneter 1997–1998 datang menghantam. Usaha kerupuk yang dirintis bertahun-tahun bangkrut seketika. Krisis itu, sebagaimana dicatat para ekonom Indonesia, tidak hanya memporak-porandakan sistem keuangan nasional, tetapi juga memukul usaha kecil dan harga diri kaum bawah (Basri, 2002). Saya menyaksikannya langsung di rumah.
Dalam situasi yang serba sulit itu, terjadi peristiwa kecil yang terus saya ingat hingga hari ini. Suatu ketika, bapak dipanggil oleh atasannya. Ia diminta menyerahkan KTP. Saat dompet dibuka, tanpa disengaja, Kartanu (Kartu Tanda NU) miliknya terjatuh. Atasan itu kemudian nyeletuk, entah bercanda atau sungguh-sungguh: “Kamu ikut ini, nggak boleh ikut ini.” Bapak hanya menjawab singkat, “Ya, Pak.”
Tidak ada perlawanan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada pembelaan. Hanya satu kata, diucapkan dengan nada yang saya bayangkan sangat datar. Bagi sebagian orang, sikap itu mungkin terlihat sebagai kepasrahan. Namun bagi saya, di situlah saya pertama kali memahami watak NU yang sesungguhnya, diam yang bermartabat.
Gus Dur pernah menyebut NU sebagai tradisi besar yang hidup dalam praktik sosial, bukan sekadar wacana ideologis (Wahid, 2006). Dalam praktik itulah, warga NU sering berada di wilayah abu-abu antara kesetiaan pada nilai dan tuntutan struktural negara. Bapak memilih jalan diam, tidak membakar jembatan, tetapi juga tidak membakar keyakinan.
Beberapa tahun kemudian, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bapak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saya tidak pernah tahu apakah peristiwa Kartanu itu berpengaruh atau tidak. Mungkin tidak sama sekali. Namun yang saya tahu, bapak tidak pernah menyesali sikap diamnya. Ia menjalani hidup seperti biasa tetap sederhana, tetap NU, tanpa merasa perlu mengklaim apa pun.
Memasuki abad ke-2, NU berada dalam situasi yang sangat berbeda. NU kini hadir di pusat kekuasaan, dalam pusaran politik, dan di tengah polarisasi sosial yang tajam. Banyak kajian menunjukkan bahwa NU hari ini menghadapi ketegangan serius antara menjaga khittah keagamaan dan keterlibatan dalam politik praktis (Burhani, 2020). Di tingkat akar rumput, ketegangan itu terasa nyata: warga bingung, sementara elite sibuk berdebat.
Dalam konteks ini, saya sering bertanya pada diri sendiri. NU seperti apa yang diwariskan kepada generasi saya? Apakah NU yang keras di mimbar, atau NU yang sabar di lorong-lorong sempit kehidupan? Literatur tentang Islam sipil di Indonesia menegaskan bahwa kekuatan NU justru terletak pada jejaring kultural dan etos sosial warganya, bukan semata pada struktur formalnya (Azra, 2010; Fealy & Bush, 2014).
Jika NU di abad ke-2 ini kehilangan kemampuan untuk merawat warga kecilnya maka NU berisiko menjauh dari akar sejarahnya sendiri. NU tidak lahir dari gedung megah, tetapi dari surau, pasar, sawah, dan orang-orang yang memilih bertahan tanpa banyak suara.
Kartanu bapak saya mungkin telah lama hilang. Bapak pun telah tiada. Namun nilai yang ia wariskan tetap hidup dalam diri saya. Setia tanpa gaduh, khidmah tanpa pamrih, dan keyakinan bahwa menjadi NU tidak selalu harus tampak. Di abad ke-2 ini, saya ingin NU kembali menengok orang-orang seperti bapak, sebab dari merekalah NU pernah besar, dan kepada merekalah NU seharusnya kembali.
*) Moch. Efril Kasiono merupakan Pendamping Desa Sekaligus Pengurus Ma’arif NU Bondowoso
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi. (*)
