Pemkab Sleman Genjot Pembangunan PJU Baru Rp 20 Miliar Tahun 2026

KETIK, SLEMAN – Pemerintah Kabupaten Sleman bergerak cepat melaksanakan program ‘Sleman Dalane Alus Dalane Padang’, salahsatunya untuk memastikan ketersediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang merata, aman, dan efisien.

Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, Pemkab Sleman menemukan adanya ketidakefisienan akut pada skema pembayaran listrik PJU lama, di mana hanya 4,6% pelanggan yang menggunakan Kontrak Daya menyumbang 70% dari total tagihan bulanan. Untuk itu Pemkab Sleman berkomitmen segera merombak skema tersebut demi efisiensi fiskal.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, AP MT, menegaskan bahwa pembangunan PJU adalah bagian integral dari pelayanan publik dasar untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mendukung ekonomi malam hari, dan memperkuat keamanan lingkungan.

"Program Sleman Dalane Padang bukan hanya soal menambah lampu, tapi memastikan setiap lampu itu aman, efisien, dan mendukung aktivitas warga. Kami menemukan potensi penghematan fiskal yang signifikan, mencapai miliaran rupiah, yang akan kami tindak lanjuti segera melalui konversi sistem pembayaran," ujar Heri Kuntadi, Selasa 9 Desember 2025.

Capaian dan Kebutuhan PJU: 2.517 Titik Baru di 2025

Disebutkan, selama tahun anggaran 2025, Pemkab Sleman telah merealisasikan pembangunan total 2.517 titik PJU baru. Rinciannya meliputi 1.996 titik PJU permukiman dan 521 titik PJU ruas jalan. Selain itu, 313 unit KWH meter baru telah dipasang, dan 53 unit KWH meter lama mengalami tambah daya. Pembangunan tersebut menjangkau 64 ruas jalan dan 306 dusun, dengan mengutamakan standar teknis terbaru untuk efisiensi energi.

Berdasarkan pemetaan kebutuhan, idealnya PJU ruas jalan Sleman harus mencapai 17.488 titik, dengan asumsi jarak antar PJU 40 meter di sepanjang 699,5 km jalan kabupaten. Total titik terpasang hingga 2025 berjumlah 13.265 titik, terdiri dari 521 titik PJU Ruas Jalan Baru, 8.731 titik PJU Ruas Jalan Standar Lama kondisi baik, 1.140 titik PJU Ruas Jalan Standar Lama kondisi rusak, 2.759 titik PJU Ruas Jalan Non Standar kondisi baik, dan 114 titik PJU Ruas Jalan Non Standar kondisi rusak. Kesimpulannya, Pemkab Sleman masih memerlukan pembangunan PJU baru sebanyak 7.096 titik dan perbaikan serta retrofit PJU lama sebanyak 2.966 titik untuk mencapai target minimal. Sebanyak 1.826 titik PJU ruas jalan juga masih menggunakan lampu non LED dan membutuhkan retrofit.

Heri Kuntadi menambahkan, angka-angka ini bersifat dinamis karena Pemkab Sleman sedang melakukan pendataan primer menyeluruh, termasuk verifikasi lapangan dan pemetaan spasial, yang hasilnya akan menjadi dasar kebijakan di tahun mendatang.

Efisiensi Energi: Konversi Skema Kontrak Daya

Salah satu fokus utama kebijakan ke depan adalah efisiensi fiskal. Tagihan listrik PJU saat ini mencapai sekitar Rp 45,6 miliar per tahun. Pemerintah menargetkan penghematan optimal melalui meterisasi, penggunaan LED, dan sistem kendali otomatis.

Pemkab Sleman kini tengah gencar melakukan survei untuk mengkaji perbandingan titik PJU berstatus Kontrak Daya dengan titik yang telah dimeterisasi, dengan tujuan menilai perbedaan biaya operasional dan potensi penghematan.

Dari pengolahan data sementara tagihan listrik PJU bulan Agustus 2025, tercatat terdapat 2.572 ID pelanggan dengan total tagihan sebesar Rp 3.800.952.714. Dari jumlah tersebut, hanya 119 ID pelanggan (4,6%) yang menggunakan skema Kontrak Daya dengan total daya terpasang 4.163.285 VA (42% dari total daya). Namun, kelompok kecil ini menyedot biaya luar biasa besar, yaitu Rp 2.655.356.258 atau 70% dari total tagihan PJU bulanan.

Sebaliknya, kelompok Meterisasi yang berjumlah 2.453 ID pelanggan (95,4%) memiliki daya terpasang lebih besar, yaitu 5.640.700 VA (58% dari total daya), tetapi nilai tagihannya hanya Rp 1.145.596.456 atau 30% dari total biaya.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Heri Kuntadi, perbandingan ini menegaskan bahwa skema Kontrak Daya sangat tidak efisien dan membebani keuangan daerah.

"Kami wajib melakukan evaluasi dan konversi dari Kontrak Daya ke Meterisasi. Langkah ini berpotensi mengurangi pemborosan anggaran, meningkatkan transparansi pemakaian energi, dan menyeimbangkan rasio daya terpasang dengan nilai tagihan," jelas Heri Kuntadi.

Prioritas 2026 dan Standardisasi

Pada tahun 2026, Pemkab Sleman berencana membangun 3.781 titik PJU permukiman dan 5 titik PJU tenaga surya. Pembangunan skala besar PJU ruas jalan melalui APBD untuk sementara tidak dilakukan karena sedang menunggu hasil inventarisasi data kebutuhan yang lebih akurat. Total pagu anggaran untuk PJU 2026 adalah Rp 20.133.740.000.

Pengembangan PJU ke depan akan berfokus pada standardisasi peralatan, yakni penggunaan lampu LED hemat energi dan sistem kendali otomatis, serta penataan data PJU berbasis spasial. Pembangunan juga diprioritaskan pada lokasi rawan kecelakaan, akses layanan publik, kawasan pariwisata, dan permukiman padat penduduk.

Ia tekankan, Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen memperluas cakupan penerangan jalan, meningkatkan efisiensi energi, memperkuat basis data PJU yang akurat, dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, menjadikan program Bupati Sleman Harda Kiswaya, Dalane Alus Dalane Padang sebagai langkah nyata mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. (*)