KETIK, BREBES – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Brebes memberikan pernyataan tegas terkait arah dukungan partai terhadap Bupati Paramitha Widyakusuma yang saat ini tengah menjabat. Penegasan ini disampaikan guna menepis spekulasi publik pasca terjadinya perombakan struktural di tubuh pengurus DPC.
Untuk diketahui, Bupati Brebes, Paramitha Widyakusuma sebelumnya maju dan terpilih atas rekomendasi Partai PDIP di bawah kendali kepengurusan DPC yang lama. Namun, pasca pergantian estafet kepemimpinan ke pengurus baru, muncul isu keretakan hubungan. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa beberapa figur dalam kepengurusan baru tersebut dikenal memiliki garis politik yang berbeda saat masa pencalonan Bupati Paramitha.
Dugaan ketidakharmonisan semakin menguat karena hingga saat ini, komunikasi formal antara pengurus DPC yang baru dengan pihak eksekutif (Bupati) dinilai belum tampak mencair di hadapan publik.
Ditemui awak media usai menghadiri acara internal partai, Ketua DPC yang baru, Cahrudin akhirnya angkat bicara saat disinggung mengenai loyalitas partai terhadap bupati yang di usung PDIP.
Menurutnya, Partai adalah institusi yang taat pada konstitusi dan garis komando pusat. Meskipun ada dinamika pergantian pengurus, Ia tegaskan bahwa Bupati Paramitha Widyakusuma adalah kader dan pemimpin yang lahir dari rahim partai PDIP dan Rekomendasi partai adalah amanah yang wajib dijaga.
"Partai kita bukan oposisi, saat ini adalah partai penyeimbang, definisi kata penyeimbang ya kita harus selalu seimbang, tidak karena kita tidak suka kepada Mbk Mitha umpanya, kita selalu menyalahkan, oh nggak, kalau mbak Mitha kinerjanya bagus kita dukung, apalagi beliau lahir dari PDIP kan begitu.Tapi kalau jelek walaupun PDIP kita Ingatkan, yang jelas Bupati Paramitha Widyakusuma adalah kader dan pemimpin yang lahir dari rahim partai PDIP, dan Rekomendasi partai adalah amanah yang wajib dijaga,” tegas Cahrudin di hadapan wartawan. Senin 26 Januari 2026.
Terkait isu keretakan hubungan, ia menampik adanya perpecahan. Menurutnya, masa transisi kepengurusan memerlukan waktu untuk sinkronisasi program kerja dengan pemerintah daerah.
“Jika ada yang menganggap kami tidak harmonis, itu hanya persepsi di luar. Kami sedang fokus menata internal. Kepentingan partai dan masyarakat luas jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan pandangan di masa lalu. Kami tetap di belakang bupati untuk memastikan visi-misi partai berjalan di pemerintahan,” tambahnya.
Pernyataan ini diharapkan dapat meredam gejolak di tingkat akar rumput dan memberikan kepastian politik bagi stabilitas pemerintahan daerah.
Meski demikian, pengamat politik lokal menilai publik masih akan terus memantau sejauh mana efektivitas sinergi antara 'wajah baru' pengurus DPC dengan bupati dalam kebijakan-kebijakan mendatang. (*)
