KETIK, JAKARTA – Rencana pemerintah mengimpor 105.000 unit mobil pickup dari India untuk Koperas Desa Merah Putih (KDMP) terus menuai sorotan dari PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng itu mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai merugikan industri otomotif dalam negeri yang selama ini telah berinvestasi besar dan menyerap banyak tenaga kerja.
Kritikan tersebut disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari PDIP, Adian Napitupulu. Mantan aktivis 98 ini menilai rencana impor dalam jumlah besar harus dikaji secara cermat. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pabrikan lokal, termasuk potensi tekanan terhadap produksi dalam negeri jika pasar dibanjiri kendaraan impor.
Menurut Adian, industri otomotif nasional bukan hanya soal penjualan kendaraan, tetapi juga menyangkut rantai pasok yang luas, mulai dari industri komponen, tenaga kerja, hingga investasi yang telah berjalan bertahun-tahun. Jika kebijakan impor tidak diimbangi dengan perlindungan dan strategi yang tepat, dikhawatirkan akan melemahkan daya saing produsen lokal.
“Kan kemarin dari Pak Dasco sudah menyampaikan untuk menunggu dari Presiden ya terkait dengan itu. Ya kita tunggu saja. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya kan ada apa sih istilahnya kalau kita bikin mobil tuh ada komponen lokal yang diproduksi lokal, TKDN. TKDN, kandungan dalam negerinya lah gitu lho. Rata-rata kan kalau saya tidak salah ya itu sudah rata-rata 40%,” ujar Adian seperti dikutip dari Suara.com, jejaring media Ketik.com, Kamis, 26 Februari 2026.
Rencana impor tersebut disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga ringan, khususnya di sektor usaha kecil dan menengah, serta mendukung peremajaan armada kendaraan yang dinilai sudah tua. Namun, PDIP meminta agar tujuan tersebut tidak mengorbankan kepentingan industri dalam negeri.
Adian juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan neraca perdagangan sektor otomotif. Masuknya puluhan ribu unit kendaraan dari luar negeri berpotensi menambah tekanan terhadap produk lokal jika tidak disertai kebijakan afirmatif bagi produsen nasional.
“Apakah kemudian impor yang dari India ini juga memenuhi kriteria itu? Jangan sampai kemudian pabrikan-pabrikan yang sudah membangun di Indonesia, yang sudah memenuhi 40% TKDN itu kemudian kehilangan kesempatan karena hal-hal lain,” ungkap alumnus UKI ini.
Ia mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog dengan pelaku industri otomotif dan DPR sebelum kebijakan dijalankan. Menurutnya, kebijakan perdagangan dan industri harus disusun dengan prinsip memperkuat struktur ekonomi nasional, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek.
Sorotan ini menambah daftar perdebatan terkait arah kebijakan industri otomotif Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan kendaraan niaga dan mempercepat peremajaan armada. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat berdampak pada keberlanjutan pabrikan dalam negeri yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem industri nasional.
