KETIK, BLITAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Banyuwangi menjajaki kerja sama strategis dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat guna mendukung pelestarian hutan sekaligus pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.
Langkah awal sinergi tersebut ditandai dengan pertemuan antara PAC Licin yang dipimpin Hary dan PAC Glagah di bawah komando M. Iwan SWD bersama Administratur (ADM) KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, pada Rabu 18 Februari 2026.
Pertemuan itu dinilai menjadi pintu masuk komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan antara organisasi kemasyarakatan dan pengelola kawasan hutan negara.
Ketua DPC GRIB Jaya Banyuwangi, Yahya Umar, menegaskan komitmen organisasinya untuk ikut menjaga kelestarian hutan tanpa mengesampingkan aspek kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Ini adalah awal yang baik. Kami berharap komunikasi dan kerja sama ini bisa berjalan lancar, saling mendukung, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat Banyuwangi,” ujar Yahya, Rabu 18 Februari 2026.
Menurutnya, kolaborasi antara ormas dan Perhutani menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan kebutuhan ekonomi warga.
“Program bersama ini diharapkan berjalan terarah serta sesuai ketentuan kehutanan. Prinsipnya, hutan tetap lestari, masyarakat juga bisa merasakan dampak positifnya,” ungkap Yahya.
Ia juga memohon dukungan seluruh pihak agar rencana kerja sama tersebut dapat berjalan tanpa hambatan.
“Mohon doa dari semua pihak, semoga niat baik ini dimudahkan dan membawa keberkahan untuk kita semua,” pungkasnya.
Sementara itu, Administratur (ADM) KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, S.Hut menyambut positif inisiatif DPC GRIB Jaya Banyuwangi. Ia menilai komunikasi terbuka dan koordinasi intensif menjadi kunci utama dalam membangun kolaborasi yang berprinsip keberlanjutan.
“Kami menyambut baik setiap elemen masyarakat yang ingin bersinergi dalam menjaga kawasan hutan. Prinsipnya harus sesuai regulasi dan mengedepankan kelestarian. Hutan adalah aset negara yang harus kita jaga bersama,” tegas Muklisin.
Ia menambahkan, pengelolaan hutan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar program kehutanan berjalan optimal dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Kami terbuka untuk kerja sama selama sejalan dengan aturan dan mendukung pengelolaan hutan yang lestari. Harapannya, kolaborasi ini tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar terimplementasi dalam program nyata di lapangan,” katanya.
Muklisin juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada masyarakat sekitar kawasan hutan.
“Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan justru terlibat dalam aktivitas yang merugikan hutan. Dengan pola pemberdayaan yang tepat, kesejahteraan bisa meningkat tanpa harus merusak lingkungan,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Muklisin sebelumnya menjabat di wilayah Blitar dan mencatatkan sejumlah prestasi. Di antaranya penyelesaian persoalan tebu liar di Blitar Selatan yang berdampak pada optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pada 2023, PNBP yang berhasil diamankan mencapai kurang lebih Rp700 juta, dan total bersama hasil sharing profit Perhutani Blitar sekitar Rp3 miliar. Atas capaian tersebut, ia juga pernah menerima penghargaan dari SMSI Blitar Raya pada 2025 lalu.
Dengan rekam jejak tersebut, sinergi antara DPC GRIB Jaya Banyuwangi dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat diharapkan mampu menghadirkan kolaborasi konkret yang berorientasi pada pelestarian hutan, kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi secara berkelanjutan. (*)
