Diskusi Publik HPN 2026 di Blitar, Kilas Balik 1 Tahun Pemerintahan Rijanto–Beky

KETIK, BLITAR – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus hari ulang tahun Media Liputanesia, digelar forum diskusi publik bertajuk "Kilas Balik 1 Tahun Pemerintahan Rijanto-Beky" di Kampung Coklat, Kecamatan Kademangan, Selasa 17 Februari 2026.

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Blitar, Moh Badrodin yang mewakili Bupati Blitar.

Sejumlah media, LSM, dan organisasi kemasyarakatan se-Blitar Raya turut hadir, di antaranya MPB, RaDja, KRPK, Ratu Adil, PPI, SMSI, dan elemen masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Blitar melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Blitar, Moh Badrodin, menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas kontribusinya dalam mengawal pembangunan daerah.

“Atas nama pribadi, Pemerintah Kabupaten Blitar dan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar, saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional Tahun 2026 kepada seluruh insan pers dan media massa yang ada di Blitar Raya," ujar Badrodin membacakan sambutan Bupati.

"Semoga pers Indonesia semakin profesional, independen, dan terus menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi serta menyuarakan kepentingan masyarakat,” sambungnya.

Ia menegaskan, media memiliki peran strategis bukan hanya sebagai penyampai informasi, namun juga sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi, kontrol sosial, serta penyebarluasan program pembangunan secara objektif dan berimbang.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan dukungan rekan-rekan media selama ini dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Blitar. Sinergi ini harus terus diperkuat demi terwujudnya Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Blitar juga menyoroti tantangan dunia pers di tengah arus informasi yang semakin cepat dan perkembangan teknologi digital yang pesat.

Menurutnya, banjir informasi, persaingan kecepatan pemberitaan, serta maraknya berita yang belum terverifikasi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi insan pers.

“Solusinya adalah memperkuat kompetensi jurnalis, meningkatkan literasi digital, serta menjaga independensi dan integritas media. Pers harus terus beradaptasi dengan teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar jurnalistik, yakni kebenaran, keberimbangan, dan tanggung jawab sosial,” tegasnya.

Ia juga menyinggung fenomena citizen journalism di era media sosial yang memungkinkan setiap warga menjadi penyampai informasi.

“Good news belum tentu good information. Artinya, berita yang terdengar baik belum tentu sepenuhnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan," jelas Badrodin.

"Di era digital ini, informasi bisa dikemas menarik, namun belum tentu melalui proses verifikasi yang memadai. Karena itu, pers dituntut memastikan setiap informasi yang disampaikan akurat dan berbasis fakta,” tandasnya.

Diskusi publik berlangsung dinamis. Sejumlah peserta menyampaikan evaluasi terkait pembangunan di Kabupaten Blitar, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan implementasi program nasional seperti Koperasi Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua MPB Blitar dalam forum tersebut menyampaikan bahwa ruang dialog seperti ini penting untuk menjaga komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil.

“Kami berharap forum diskusi tidak hanya menjadi seremoni, tetapi benar-benar menjadi ruang evaluasi yang konstruktif. Transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PPI Blitar, Mudjianto menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan program nasional di daerah.

“Program nasional seperti Koperasi Merah Putih dan MBG harus dikawal bersama. Kami mendorong agar pelaksanaannya di Kabupaten Blitar mengedepankan akuntabilitas dan tidak sekadar formalitas administratif,” katanya.

Ketua SMSI, Prawoto Sadewo juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan media dalam menyampaikan informasi yang menyejukkan namun tetap kritis.

“Pers yang sehat adalah pers yang mampu mengkritisi tanpa kehilangan objektivitas. Kami berharap hubungan pemerintah dan media tetap profesional, saling menghormati peran masing-masing,” ungkapnya.

Forum diskusi ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, media, serta elemen masyarakat sipil dalam mengawal pembangunan Kabupaten Blitar.

Peringatan HPN 2026 ini menjadi momentum refleksi bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, pers tetap memegang peran sentral sebagai rujukan informasi yang kredibel dan penyeimbang demokrasi.

Dengan semangat HPN 2026, diharapkan sinergi yang telah terjalin dapat semakin kokoh demi menghadirkan informasi yang mencerahkan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(*)