OJK Jabar Siap Rangkul 13 Ribu Pesantren Kembangkan Ekonomi dan Keuangan Syariah

KETIK, BANDUNG – Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat diprediksi menjadi kekuatan ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia pada 2045. Apalagi Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar dari entitas pondok pesantren yang mencapai 12.977 ponpes.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Oktober 2025, market share keuangan syariah di Jabar asetnya mencapai 9,98%, Dana Pihak Ketiga (DPK) 11,12%, Kredit 11,23%.

"Dilihat dari kue share-nya saja, ekonomi dan keuangan syariah Jawa Barat lebih tinggi dari perkembangan syariah nasional," ujar Kepala OJK Jawa Barat Darwisman saat media gathering di Pangandaran, Rabu 3 Desember 2025.

Mengingat potensinya yang sangat besar, kata Darwisman, OJK bertekad untuk fokus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syaraiah, dengan pendalaman literasi dan inklusi syariah.

"Kita ingin Jabar menjadi pilot project ekonomi dan keuangan syariah nasional tahun 2026. Ini juga untuk lebih mendorong perekonomian Jawa Barat. Kami akan merangkul sekitar 13 ribuan entitas pondok pesantren se Jawa Barat dalam rangka inklusi dan literasi keuangan syariah," ungkap Darwis.

Tantangan yang masih dihadapi untuk mewujudkan hal itu salah satunya adalah terkiat indeks inklusi keuangan syariah yang masih mencapai 12%. sementara  indeks literasi keuangan syariah sudah cukup tinggi mencapai 44%.

"Karena itu nantinya OJK akan dampingi untuk memberikan sosilisasi secara masif dengen melibatkan pondok pesantren, terkait inklusi dan literasi keuangan syariah," tandas Darwis. 

Ia mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat untuk nantinya dibuatkan MoU. 

Untuk peningkatan inklusi ini, OJK sudah memilik Program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (SAKINAH) dan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) di pesantren. Program ini juga melibatkan para alim ulama, ustaz ustazah, para tokoh agama untuk diberikan Training of Trainer (TOT).

Menurutnya, inklusi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia harus lebih kompetitif memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti dengan menyiapkan jaringan kantor dan mesin ATM yang tersebar merata si seluruh provinsi. 

"Sistem keuangan syaraiah ini di negara-negara liberalis di Eropa malah lebih sukses diterapkan, ini menjadi tatangan buat kita," ungkap Darwis.(*)