KETIK, SURABAYA – Meningkatnya ketegangan sosial-politik nasional membuat situasi di Surabaya dinilai tak kondusif.
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah preventif dengan memberlakukan kebijakan Belajar dari Rumah (BDR) pada 1-5 September 2025.
Pengurus LPA Jatim, Isa Anshori, menyebutkan bahwa informasi mengenai rencana aksi massa lanjutan beredar luas di media sosial, terutama terkait seruan demo serentak di Gedung DPR RI Jakarta.
Ia menilai potensi pergerakan massa tersebut bisa meluas hingga Surabaya, sehingga perlu diantisipasi sedini mungkin.
“Aksi-aksi tanpa penanggung jawab dan koordinasi jelas berisiko menimbulkan kerentanan sosial. Situasi yang awalnya terkendali bisa berubah menjadi chaos dan membahayakan anak-anak yang sedang beraktivitas di luar rumah,” kata Isa, Minggu 31 Agustus 2025.
Menurutnya, Surabaya kerap menjadi salah satu titik strategis dalam gelombang demonstrasi. Jika situasi memanas, lalu lintas terganggu dan aktivitas publik bisa lumpuh.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya, situasi seperti ini membuat orang tua cemas, sekolah pun sulit mengontrol keamanan anak di perjalanan. Oleh sebab itu, kami mendorong agar pembelajaran sementara dialihkan ke metode daring,” ujarnya.
Isa menegaskan, keselamatan anak harus menjadi prioritas. Kebijakan belajar dari rumah diyakini tidak akan mengganggu capaian akademik karena sekolah bisa menyiapkan penugasan mandiri maupun pembelajaran daring.
Selain itu, LPA Jatim juga meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim dan Kota Surabaya segera menyusun skema pembelajaran alternatif agar seluruh siswa tetap belajar dalam kondisi aman. Orang tua pun diminta berperan aktif mengawasi anak-anak di rumah.
“Keterlibatan orang tua sangat penting agar anak tetap fokus belajar dan tidak terpapar suasana sosial yang tidak kondusif. Anak-anak harus dijauhkan dari potensi menjadi peserta atau bahkan korban dalam dinamika unjuk rasa,” tegasnya.
Isa menambahkan, langkah antisipatif ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam melindungi generasi muda dari ancaman keselamatan fisik dan psikologis.
Ia berharap kebijakan ini segera direspon cepat oleh pemerintah daerah demi mencegah dampak yang lebih luas.
“Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama. Pendidikan harus tetap berjalan, namun keamanan mereka tidak boleh dipertaruhkan,” pungkas Isa. (*)
