KETIK, PEKALONGAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Review Standar Pelayanan Publik yang melibatkan berbagai stakeholder, bertempat di Aula BPS Kota Pekalongan, Selasa, 23 Desember 2025.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala BPS Kota Pekalongan, Hayu Wuranti. Dalam penyampaiannya, Hayu Wuranti menegaskan bahwa, review standar pelayanan publik ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh BPS.
Tujuannya adalah memastikan seluruh layanan yang diberikan benar-benar berkualitas, adaptif terhadap perkembangan, serta mampu menjawab kebutuhan pengguna data dan masyarakat luas.
“Review ini merupakan bagian dari upaya BPS untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan menuju pelayanan prima. Kami ingin memastikan standar pelayanan yang ada tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pengguna layanan,” tuturnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa, kegiatan ini juga menjadi bagian penting dari langkah strategis BPS dalam mendukung satuan kerja untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dengan predikat tersebut, diharapkan BPS dapat semakin dipercaya publik sebagai lembaga yang profesional, transparan, akuntabel, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.
“Kami berharap melalui proses review ini, BPS Kota Pekalongan dapat semakin siap dan mantap dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang bersih dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujar Hayu.
Ia menyebut, review standar pelayanan yang dilakukan pada kesempatan ini didasarkan pada hasil Survei Kebutuhan Data (SKD).
Survei tersebut menggambarkan tingkat kepuasan, kebutuhan, sekaligus harapan pengguna layanan terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh BPS.
Lanjutnya, dari hasil survei inilah kemudian dilakukan evaluasi, identifikasi kekurangan, serta formulasi perbaikan agar layanan yang diberikan semakin relevan, efektif, dan tepat sasaran.
Dalam FGD ini, terdapat empat fokus layanan utama BPS yang menjadi bahan evaluasi dan pembahasan, yakni layanan Perpustakaan, Pemberian Rekomendasi, Konsultasi Statistik, serta Permintaan Data.
"Keempat layanan tersebut merupakan layanan yang paling sering digunakan masyarakat, instansi pemerintah, akademisi, peneliti, hingga pelaku usaha sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dalam peningkatan kualitasnya," bebernya.
Agar hasil review lebih komprehensif, BPS tidak bekerja sendiri. Kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder yang selama ini menjadi pengguna maupun mitra strategis BPS, antara lain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, kalangan akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat umum, serta para pengguna layanan BPS lainnya.
Melalui forum ini, seluruh peserta diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, kritik membangun, pengalaman penggunaan layanan, hingga saran perbaikan yang konkret.
“Keterlibatan stakeholder sangat penting, karena merekalah yang langsung merasakan manfaat sekaligus mengetahui kekurangan layanan BPS. Masukan dari berbagai pihak ini akan menjadi bahan berharga bagi kami dalam menyusun langkah perbaikan ke depan,” jelasnya.
Di akhir kegiatan, Hayu menyampaikan harapan besar terhadap pelaksanaan review standar pelayanan publik ini. Melalui evaluasi dan diskusi yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif, diharapkan BPS Kota Pekalongan dapat menghasilkan standar pelayanan yang semakin jelas, terukur, mudah diakses, serta mampu menjangkau seluruh lapisan pengguna data.
“Harapan kami, hasil dari review ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen evaluasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk perbaikan nyata di lapangan. Semoga BPS Kota Pekalongan dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang semakin baik, cepat, dan berkualitas,” pungkasnya. (*)
