KETIK, JOMBANG – Buruknya kualitas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pesantren Miftahul Ulum Dero di sejumlah sekolah wilayah Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, menuai sorotan tajam publik.
Kasus ini mencuat setelah ditemukan menu MBG yang dinilai tidak layak konsumsi dan sempat dikembalikan oleh pihak sekolah. Kondisi tersebut dinilai mencederai tujuan utama program MBG yang digagas pemerintah pusat, yakni untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah.
SPPG Pesantren Miftahul Ulum Dero, Kecamatan Kesamben, Jombang, diketahui menyuplai MBG ke sekitar 44 lembaga pendidikan dengan jumlah penerima manfaat mencapai 2.864 siswa.
Informasi yang berkembang di publik menyebutkan, SPPG tersebut diduga dimiliki oleh aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai kepala dinas di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jombang.
Selain itu, SPPG Miftahul Ulum Dero juga dikaitkan dengan afiliasi partai politik besar dan organisasi kemasyarakatan keagamaan, sehingga pengelolaannya menjadi perhatian lebih luas.
Direktur Lingkar untuk Keadilan (LiNK) Jombang, Aan Anshori, menilai buruknya kualitas makanan MBG merupakan bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi.
“Menjaga kualitas makanan adalah kewajiban mutlak SPPG. Jika sampai makanan dinilai tidak layak konsumsi, itu menandakan adanya persoalan serius dalam pengawasan dan manajemen,” ujar Aan, Kamis, 22 Januari 2026.
Ia menambahkan, sejumlah pihak juga menyoroti potensi praktik tidak sehat dalam pelaksanaan program MBG. Pengurangan kualitas bahan baku hingga proses pengolahan dinilai berpotensi terjadi apabila orientasi keuntungan lebih diutamakan dibanding tanggung jawab sosial.
Sorotan juga diarahkan pada ketimpangan kondisi ekonomi antara pengelola program dan penerima manfaat. Mayoritas penerima MBG berasal dari keluarga kurang mampu, sementara pengelola SPPG dinilai berasal dari kalangan mapan.
“Program ini dibuat untuk membantu anak-anak dari keluarga rentan. Jangan sampai justru dijadikan ladang bisnis yang kebablasan,” tegas Aan.
Menurutnya, tanpa integritas dalam pengelolaan, MBG yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi justru berpotensi berubah menjadi ironi sosial. Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh.
Evaluasi dinilai tidak cukup hanya menyasar insiden yang sudah terjadi, tetapi harus mencakup seluruh rantai pengelolaan MBG, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses memasak, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
“Pengawasan yang ketat dan sanksi tegas penting untuk memberikan efek jera,” tambahnya.
Aan berharap, kasus kualitas MBG bermasalah di Kecamatan Kesamben ini menjadi peringatan keras agar program pemenuhan gizi benar-benar berpihak pada kepentingan anak-anak sekolah, bukan kepentingan segelintir pihak.
Sementara itu, pemilik SPPG Miftahul Ulum Kesamben, Masduki, membenarkan adanya penarikan menu MBG dari SMPN 2 Kesamben karena dinilai basi.
“Kami sudah meminta teman-teman di dapur SPPG bekerja dengan baik. Memang ada menu MBG yang dikembalikan karena dinilai basi,” ujarnya, Kamis, 22 Januari 2026.
Namun, Masduki menyebut setelah ditarik, menu MBG tersebut dicoba oleh pegawai SPPG dan tidak seluruhnya dinilai tidak layak konsumsi.“Lauk ayamnya, misalnya, banyak juga yang dibawa pulang,” tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah sekolah di Kecamatan Kesamben menolak menu MBG yang dikirim dari dapur SPPG Miftahul Ulum Dero Kesamben Jombang pada Senin, 19 Januari 2026 karena lauk ayam tercium bau tidak sedap dan diduga basi.
Di SMPN 2 Kesamben, ratusan porsi MBG tiba sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah dilakukan pengecekan oleh tim sekolah, lauk ayam dinilai tidak layak konsumsi.
“Setiap hari ada tim yang mencicipi sebelum dibagikan. Kemarin lauknya tercium bau dan setelah dicek ulang ternyata sama,” ujar Nur Khasanah.
Menu MBG saat itu terdiri dari nasi, oseng pokcoy, tahu bulat, ayam laos, dan buah melon. Pihak sekolah kemudian berkoordinasi dengan SPPG Jombang.
Setelah menerima laporan, SPPG menarik seluruh MBG dan berjanji menggantinya.
Kepala Dapur SPPG Miftahul Ulum Dero, Fahmy Ardy Anyah, mengakui adanya kelalaian dalam pendistribusian paket program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan ke SMPN 2 Kesamben.
“Setelah dilakukan uji sampel, memang ada beberapa item makanan yang dinilai tidak layak. Kami tidak ingin mengambil risiko, sesuai petunjuk teknis akhirnya semua paket kami tarik,” ujar Fahmy, Selasa, 20 Januari 2026.
Ia menjelaskan, penarikan dilakukan meski tidak seluruh makanan dalam kondisi bermasalah. Dari hasil pengecekan internal, sebagian makanan masih dinilai aman, namun ada pula yang tercium bau kurang sedap.
“Memang ada makanan yang baunya kurang sedap, meskipun ada juga yang masih bagus. Tapi demi keamanan siswa, kami putuskan menarik semuanya,” jelasnya. Fahmy mengakui kejadian tersebut menjadi catatan serius bagi internal SPPG. Ia menyebut insiden ini sebagai bentuk kelalaian yang harus segera dibenahi agar tidak terulang di kemudian hari.
“Ini menjadi pukulan sekaligus koreksi bagi kami. Ke depan, SPPG harus lebih baik lagi,” tegasnya. (*)
