KETIK, TUBAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia justru memicu polemik di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Paket makanan yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Besowo, Kecamatan Jatirogo, menuai protes keras karena dinilai tidak layak konsumsi dan jauh standar gizi yang diharapkan.
SPPG Besowo, berada di bawah naungan Yayasan Pitulikur Peduli Bangsa, asal Blora, Jawa Tengah, menjadi sorotan tajam setelah kualitas menu yang dibagikan pada Selasa 10 Maret 2026 dianggap merendahkan martabat penerima manfaat (PM).
Laporan lapangan menunjukkan bahwa porsi kecil dibagikan terdiri dari tahu dan tempe ungkep, telur rebus, serta satu buah pisang berwarna hijau kusam yang tampak tidak segar. Untuk porsi besar, terdapat tambahan item berupa biskuit sachet.
Kondisi ini memicu kemarahan tenaga pendidik dan wali murid. Seorang pengajar bahkan mengunggah foto paket makanan tersebut dengan narasi menohok.
“MBG mirip pakanan kewan (makan ternak). Sangat tidak layak bagi kemanusiaan,” tulisnya dalam pesan singkat yang kepada Ketik.com.
Setelah ditelusuri, Kekecewaan serupa disampaikan perempuan berinisial AM, seorang wali murid asal Desa Dingil. Ia menilai rendahnya kualitas makanan ini bentuk pengabaian terhadap tujuan mulia program nasional dari Prabowo Subianto.
"Anggaran SPPG ini besar. Harusnya menu disesuaikan kelayakan, porsi kecil Rp 8 ribu dan porsi besar Rp 10 ribu. Jika kondisinya begini, ini seperti penghinaan terhadap negara karena program pak Prabowo tidak dijalankan dengan serius di lapangan," tegas Am.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala SPPG Besowo Jatirogo, Khoirul, berdalih bahwa pihaknya terkendala oleh tata kelola pembagian porsi yang tidak seimbang. Ia menyebut dari total 2.500 PM, pihaknya harus mengelola 1.500 porsi kecil dan 1.000 porsi besar.
"Kondisi riil dapur kami memang jomplang. Kami masak porsi kecil lebih banyak. Komplain sering muncul karena PM porsi kecil membandingkan dengan dapur lain yang isinya porsi besar semua. Jelas dapur kami berat karena komposisi seperti ini," jelas Khoirul.
Ia menambahkan masyarakat atau penerima manfaat MBG perlu diberi edukasi mengenai perbedaan kuota antar dapur operasional ini agar tidak terjadi salah persepsi.
D isisi lain, dugaan kartelisasi yayasan dan bungkamnya lembaga pelaksana MBG daerah di balik buruknya kualitas makanan dan tatakelola SPPG di daerah, telah muncul isu miring mengenai mekanisme pengawasan.
Berembus kabar dugaan keterkaitan Koordinator Wilayah (Korwil) MBG dengan sejumlah pengelolaan dapur SPPG melalui yayasan terafiliasi dikelola sanak famili kerabat. Akibatnya, nilai-nilai independensi maupun konflik kepentingan ini membuat marwah SPPI dipertanyakan oleh dapur-dapur mandiri.
Korwil MBG Kabupaten Tuban, Aulia Rizqi P belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi via telepon. Sikap tertutup juga ditunjukkan pihak pusat.
Wakil Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Naniek S. Deyang, tidak memberikan respons. Bahkan, kontak media yang mencoba melakukan konfirmasi telah diblokir.(*)
