KETIK, PROBOLINGGO – Aktivitas dan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Puspita Sejahtera Bersama atau SPPG Ketapang 001, di Jalan Kelud Gang Mabel, RT 05, RW 02, Kelurahan Ketapang, Kota Probolinggo, dikeluhkan warga.
Jalaluddin Mahalli, warga sekitar lokasi menilai aktivitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut menimbulkan kebisingan, gangguan lingkungan, serta menimbulkan pertanyaan terkait sistem pembuangan limbahnya.
“Yang paling terasa itu kebisingan. Suara mesin blowernya cukup keras, apalagi saat malam. Itu sangat mengganggu warga, terutama yang punya bayi atau anak kecil,” ujar Jalaluddin, Senin 9 Maret 2026.
Selain suara mesin blower, aktivitas pencucian peralatan dapur juga disebut menimbulkan suara cukup ramai. “Kalau sedang mencuci peralatan juga terdengar cukup keras. Jadi memang aktivitasnya terasa sekali di lingkungan warga,” tambahnya.
Persoalan utama sebenarnya, lanjut Jalaluddin, terletak pada lokasi dapur. Yakni berada di kawasan pemukiman padat penduduk. Mobilitas kendaraan yang cukup tinggi kurang tepat jika berada di lingkungan gang permukiman.
“Mobilitas kendaraan jadi tidak stabil. Kadang ada mobil keluar masuk, sementara jalannya sempit karena memang jalan lingkungan warga. Jadi sering saling berpapasan,” katanya.
Selain kebisingan dan lalu lintas, Jalaluddin juga menyinggung persoalan pengelolaan limbah dapur yang sempat menjadi keluhan warga. Ia mengaku sebelumnya warga sempat mencium bau tidak sedap dari limbah dapur yang dialirkan ke saluran air lingkungan.
“Dulu sebelum diprotes warga, itu baunya sangat menyengat. Limbahnya langsung dialirkan ke selokan lingkungan,” ujarnya. “Setelah ada protes dari warga, kemudian diperbaiki. Pipa-pipanya diperbaiki supaya alirannya lebih tertata,” kata Jalaluddin.
Ia menduga pembuangan limbah hingga kini tetap bermuara ke saluran drainase lingkungan. “Yang jadi persoalan, pembuangannya tetap larinya ke selokan lingkungan warga. Itu bukan peruntukan untuk kegiatan dapur produksi skala besar,” katanya.
Ia juga mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah di lokasi tersebut telah dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (IPAL). “Sepertinya tidak ada IPAL permanen. Mungkin hanya perbaikan sementara saja,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, lokasi dapur SPPG Puspita, berada di dalam sebuah gang pemukiman warga yang relatif sempit dan diapit rumah-rumah penduduk. Bangunan dapur terlihat berdiri memanjang di sisi gang dengan akses keluar masuk langsung menghadap jalan lingkungan.
Di bagian samping bangunan tampak pipa pembuangan yang memanjang di sepanjang dinding dan bermuara ke saluran drainase lingkungan. Saluran tersebut berada di area terbuka di tepi jalan gang yang juga menjadi jalur aktivitas warga sehari-hari.
Selain itu, di dekat pintu bangunan terlihat beberapa tempat sampah yang ditempatkan di area luar dapur. “Kondisi gang yang relatif sempit membuat ruang gerak kendaraan menjadi terbatas ketika terdapat kendaraan yang keluar masuk lokasi dapur,” ujar Agus, warga setempat lainnya.
Sementara itu, Asisten Lapangan (Aslap) dapur MBG, Galang Yudha Mara, menjelaskan, fasilitas yang tersedia bukan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), melainkan hanya tempat penampungan limbah sementara.
“Yang ada itu penampungan limbah, bukan IPAL. Jadi memang tidak ada proses pengolahan limbah di situ,” jelas Galang. Ia juga berjanji segera berkoordinasi pengelola program dan pihak SPPG, untuk memastikan operasional dapur berjalan sesuai ketentuan.
Terkait suara blower dapur, Galang, mengakui jika sedang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. “Memang ada keluhan dari warga terkait suara blower dapur. Hal itu sudah kami terima dan akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait,” ujarnya.
Menanggapi berbagai keluhan yang muncul, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu menutup dapur MBG yang tidak memenuhi prosedur dan standar kesehatan.
Menurut Aminuddin, berdasarkan hasil rapat koordinasi di tingkat provinsi, kewenangan penindakan tidak hanya berada di kepala daerah, tetapi juga dapat dilakukan oleh camat dan lurah apabila ditemukan pelanggaran prosedur.
“Tidak hanya kepala daerah, tapi juga camat termasuk lurah memiliki kewenangan untuk menutup MBG apabila memang tidak melalui prosedur, baik dalam pengadaan bahan, pengolahan, pasca pengolahan sampai pendistribusian,” kata Aminuddin.
Ia mencontohkan, baru-baru ini di Kabupaten Lumajang terdapat dapur MBG yang ditutup karena tidak mampu mengelola sampah dengan baik sehingga menimbulkan gangguan lingkungan.
“Di Lumajang sudah ada yang ditutup karena tidak bisa mengolah sampah secara baik. Ini bukan sekadar bau, tapi sampai muncul lalat dan sebagainya. Itu langsung ditutup,” ujarnya.
Aminuddin, menegaskan langkah tegas tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya risiko kesehatan, terutama bagi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG.
“Bukan soal berani atau tidak. Ini menyangkut kesehatan anak-anak. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti keracunan makanan,” katanya.
Ia juga menekankan setiap dapur MBG harus memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan, termasuk memiliki sertifikat kelayakan higiene sanitasi dari Dinas Kesehatan.
“Harus ada izin dan kelengkapan dari Dinas Kesehatan, yang disebut sertifikat layak higiene sanitasi. Itu wajib,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah masih memberikan kesempatan kepada pengelola dapur MBG untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.
“Kalau mereka berkomitmen memperbaiki, misalnya terkait pengelolaan sampah atau sanitasi, tentu kita beri kesempatan untuk memperbaiki. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, tentu bisa kita tutup,” pungkas Aminuddin.
Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Kadinkes Kota Probolinggo, dr. Intan belum memberikan data dapur bersertifikat layak higienis. Pesan yang dikirim Ketik.com belum direspons.(*)
