Kinerja RS Surabaya Timur Meleset dari Target, Pembangunan RS Selatan Terpaksa Ditunda

KETIK, SURABAYA – Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Selatan dipastikan mengalami penundaan.

Keputusan ini diambil lantaran kinerja RS Surabaya Timur belum mencapai target yang diharapkan, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memilih fokus terlebih dahulu untuk menstabilkan operasional dan pelayanan di RS Surabaya Timur.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati, menjelaskan bahwa penundaan pembangunan RS Surabaya Selatan bukan berarti proyek tersebut dihapus dari rencana, melainkan ditunda hingga kondisi RS Surabaya Timur dan RS Bhakti Dharma Husada (BDH) dinilai cukup stabil.

“Tidak dihilangkan, tapi ditunda. Kenapa kok ditunda? Karena Rumah Sakit Surabaya Timur, ini yang tadinya ditargetkan pendapatannya 100 sekian miliar, itu hanya tercapai 20 sekian miliar,” jelas Aning pada Rabu 22 Oktober 2025.

Menurutnya, capaian pendapatan yang jauh di bawah target tersebut menunjukkan bahwa RS Surabaya Timur belum mampu memberikan kontribusi signifikan bagi warga Surabaya.

Oleh karena itu, Ia menilai lebih realistis jika Pemkot fokus terlebih dahulu memperkuat rumah sakit yang sudah ada.

“Kita masih fokus untuk melengkapi Rumah Sakit Surabaya Timur (RS Eka Candrarini) Kemudian juga Rumah Sakit BDH, harapannya nanti kalau RS Surabaya Timur ini sudah stabil, kemudian BDH juga berkembang, maka RS Surabaya Selatan akan kita anggarkan,” ujarnya.

Aning menambahkan, pembangunan RS Surabaya Selatan tidak akan menggunakan dana pinjaman, melainkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, rencana itu tidak akan direalisasikan pada tahun 2026.

“Tidak dari hutang, dianggarkan dari APBD, tapi tidak di tahun 2026,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aning mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kesepakatan mengenai model kerja sama yang akan digunakan dalam pembangunan rumah sakit baru tersebut.

Opsi keterlibatan pihak swasta, termasuk kemungkinan skema Build-Operate-Transfer (BOT), masih dalam pembahasan antara Komisi D DPRD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.

“Kalau itu nanti belum kita sepakati ya. Di Komisi D belum disepakati, di Banggar juga belum disepakati modelnya seperti apa, apakah nanti dengan pihak ketiganya atau sistem BOT, itu belum kita sepakati,” terangnya.

Dengan kondisi saat ini, DPRD dan Pemkot Surabaya bersepakat untuk bersikap realistis.

Fokus utama diarahkan pada penguatan layanan kesehatan yang sudah ada agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal sebelum menambah fasilitas baru.

“Kita cancel dulu dengan kondisi Rumah Sakit Surabaya Timur yang belum stabil, kemudian BDH juga masih butuh pengembangan. Realistisnya, kita menginginkan di Surabaya Selatan itu nanti dibangun di tahun berikutnya, tidak di tahun 2026,” pungkas Aning. (*)