Kembalikan Marwah Hutan, Prof Asihing Buktikan Jasa Lingkungan Jadi Jantung PDRB

KETIK, MALANG – Kontribusi subsektor kehutanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saat ini belum mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Melalui riset Prof Asihing Kustanti, Kaprodi Magister Sosiologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB), menunjukkan bahwa jasa lingkungan belum terakomodir secara optimal dalam PDRB.

Persoalan ini menjadi bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang bertema 'Kebijakan Pengembangan PDRB Jawa Timur Sub Sektor Kehutanan Berdasarkan Persepi Stakeholder dan Dampaknya pada Pembangunan Kehutanan di Jawa Timur.'

Pada FGD tersebut juga menghadirkan Prof Dodik Ridho Nurrochmat, Dekan Fakultas Kehutanan IPB University, Adam Rusydi, Ketua Komisi C DPRD Jatim, dan Puji Agus Kurniawan, Direktur Neraca Produksi BPS RI.

Prof. Asihing menjelaskan, sub sektor kehutanan tak dapat dipersempit hanya pada komoditas kayu, namun juga sebagai penyumbang fungsi biologi, ekologi, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Banyak produk dan jasa yang berasal dari kawasan hutan justru tercatat di sektor lain dalam PDRB. Seperti hasil pertanian yang ada di kawasan hutan justru masuk di sektor pertanian, produk perkebunan tercatat di sektor perkebunan, dan wisata alam hutan dilaporkan sebagai sektor pariwisata. Imbasnya, kontribusi kehutanan terhadap PDRB cenderung lebih kecil.

"Di KPH Probolinggo kalau didata secara holistik, gabungan kayu, ekowisata, kopi, dan tanaman sayur, itu menghasilkan Rp100 miliar per tahun. Namun, kenapa di data pusat, PDRB kecil, sub sektor kehutanan hanya Rp100 miliar setahun secara nasional," ujarnya, Senin 19 Januari 2026.

Melalui FGD, ditemukan jalan keluar agar data terkait kontribusi di sub sektor kehutanan tidak tercecer. Prof Asihing menjelaskan penggunaan metode Produk Domestik Bruto (PDB) Satelit memungkinkan pemerintah tak hanya fokus pada perhitungan produk berupa barang. Namun juga jasa lingkungan yang selama ini belum terakomodir optimal terhadap PDRB.

"Jasa lingkungan juga diakomodir lewat neraca PDB Satelit oleh BPS. Ke depan mereka akan memetakan melalui PDB Satelit. Jadi semakin terbuka bahwa kehutanan juga bisa dihitung jasa lingkungannya tidak hanya kayu dan non-kayu melalui PDB satelit," lanjutnya.

Prof Asihing juga telah mengajukan riset PDRB Kehutanan Jatim untuk tahun kedua dengan melibatkan BPS Pusat, hingga pakar-pakar dari Fakultas Kehutanan IPB University. Hasilnya diharapkan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, khususnya dalam memetakan sentra produksi di kawasan hutan yang dikelola secara berkelanjutan bersama masyarakat. 

"Dampaknya akan menaikkan marwah kehutanan itu mempunyai fungsi biologi, ekologi, dan sosial ekonomi, meningkatkan kehidupan masyarakat sekitar hutan. Ekosistem hutan itu sangat kaya menghidupi masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar hutan dengan hasil-hasil yang dilakukan masyarakat," tegasnya.

Prof Asihing menegaskan bahwa manajemen pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat, dapat memberikan hasil positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pendampingan juga perlu dilakukan agar pemanfaatan lahan hutan tetap mempertahankan aspek konservasi.

"Nanti kita sampaikan sebagai bentuk rekomendasi dan kita jurnalkan internasional. Kegiatan kehutanan kita sebagai ekosistem itu manajemennya sangat berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat dan terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkasnya. (*)