Eri Cahyadi Optimistis Pinjaman Alternatif Rp452 Miliar Berdampak Positif Bagi Masyarakat

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan usulan pinjaman sebesar Rp425 miliar dalam membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Perubahan 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis langkah pengajuan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan, khususnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Salah satu contohnya, saat ini pemkot melakukan pembangunan infrastruktur dengan nilai Rp1 miliar. Jika dikerjakan 15 tahun ke depan, tentu nilainya akan lebih mahal.

"Kalau proyek Rp1 miliar hari ini dikerjakan pada tahun ketujuh, maka besarnya nilai proyek itu akan jauh lebih tinggi daripada nilai yang sekarang, plus dengan kita melakukan pinjaman," ungkapnya setelah Rapat Paripurna DPRD Surabaya pada Selasa 5 Agustus 2025.

Karena itu, Eri menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap dilakukan meskipun kondisi fiskal mengalami penurunan. Ia menilai dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan lebih besar bila percepatan dilakukan sejak saat ini.

"Alhamdulillah yang kita lakukan, DPRD dan pemkot, tidak melanggar regulasi, karena sudah ada surat tertulis dari Kemendagri untuk melaksanakan (pinjaman) itu, bahkan kita didukung," tegasnya.

Bahkan, Eri mengungkap bahwa langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya diikuti oleh beberapa pemerintah daerah lain di Jawa Timur. Besaran pinjaman daerah yang diajukan oleh Pemkot Surabaya pun lebih rendah nilainya dibandingkan dengan daerah lain.

"Sekarang ini banyak pemerintahan yang melakukan hal sama, ada daerah yang melakukan hal yang sama. Bahkan (pinjaman yang) kita (ajukan) masih lebih kecil daripada daerah-daerah lainnya," ujarnya.

Ia memastikan seluruh proyek hasil pinjaman daerah akan ditargetkan rampung dalam masa jabatannya. Itu diharapkan agar tidak membebani pemerintahan di masa berikutnya.

"Kita punya semangat yang sama dengan DPRD, apapun demi rakyat Surabaya kita lakukan. Tapi dengan catatan bahwa itu harus diselesaikan dalam waktu jabatan 5 tahun saya. Saya tidak ingin membebani kepada pemerintahan yang baru setelah jabatan saya selesai," imbuhnya.

Ia mengungkapkan kebutuhan dana untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Surabaya mencapai Rp20 triliun.

Sedangkan dari total target APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun, hanya tersisa Rp1,7 triliun setelah dikurangi belanja wajib seperti program rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan beasiswa.

"Kalau (butuh anggaran) Rp20 triliun berarti dikerjakan dalam 20 tahun. Kalau dikerjakan dalam waktu 20 tahun, maka bayangkan di titik tahun ke-20 nilai proyek yang hari ini Rp1 miliar, 20 tahun ke depan akan seperti apa," paparnya.

Maka dari itu, Eri menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil langkah strategis untuk kepentingan warga.

"Maka hadirnya pemerintah, baik itu DPRD dan pemerintah kota, harus berani mencari solusi, bagaimana untuk kepentingan masyarakat jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan," tuturnya. (*)