KETIK, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menegaskan komitmen menjadi bank syariah terbesar yang sehat, berkelanjutan, dan mampu bersaing secara global. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menerapkan tiga pilar pembiayaan berkelanjutan: sustainable banking, sustainable operation, dan sustainable beyond banking.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat fondasi bisnis sekaligus meningkatkan kontribusi sosial bagi masyarakat. “Untuk menjadi The Best Global Islamic Bank, kami membangun fondasi yang kuat dari sisi bisnis dan sosial,” ujarnya.
Sebagai bank syariah, BSI memiliki keunikan karena semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula zakat yang dapat disalurkan ke masyarakat. Ini sejalan dengan fungsi bank syariah dalam mendorong ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan publik.
Anggoro menjelaskan bahwa hal ini selaras dengan pilar Sustainable Beyond Banking. Melalui penyaluran dana ZISWAF, BSI ingin hadir sebagai mitra finansial, sosial, dan spiritual yang memberikan manfaat jangka panjang.
Hingga September 2025, BSI telah menyalurkan Rp159,2 miliar untuk lebih dari 300.000 penerima manfaat di bidang ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, literasi, dan advokasi. Rinciannya yaitu 9.847 penerima manfaat di bidang ekonomi, 13.848 di pendidikan, 226.160 di kemanusiaan, 23.447 di kesehatan, serta 34.186 di literasi dan advokasi. Penyaluran ini dilakukan melalui kerja sama dengan BSI Maslahat lewat berbagai program seperti Desa BSI, BSI Scholarship, serta program sosial dan kemanusiaan lainnya.
Anggoro juga menekankan bahwa langkah ini mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan, dan program kemanusiaan.
BSI berkomitmen untuk terus memperluas manfaat sosial dan memperkuat perannya dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut turut mengantarkan BSI meraih tingkat kesesuaian 91,7% terhadap standar ISO 26000, yang menilai penerapan prinsip tanggung jawab sosial dalam aspek operasional seperti tata kelola, HAM, lingkungan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, serta pengembangan masyarakat. (*)
