KETIK, SURABAYA – Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
Menyikapinya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret dan menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jatim dalam mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026 terhadap produksi pertanian.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.
Sejumlah langkah antisipatif sejak dini yang harus dilakukan yakni pertama, memetakan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (early warning system) serta mengaktifkan brigade kekeringan.
“Berikutnya, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal hingga pemanfataan teknologi pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan,” ujarnya di Surabaya, Jumat, 3 April 2026.
Langkah selanjutnya, kata dia ,mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah.
Lalu, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing daerah serta memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan.
“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertaniaan khususnya pangan tetap optimal,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Khofifah, pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.
“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” tuturnya. (*)
