KETIK, SITUBONDO – Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur III, Fraksi PKB, HM Nasim Khan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus yang menimpa Ratna Ningsih (39).
Ratna merupakan Pekerja Migran Indonesia asal Desa Semambung, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur yang di duga menjadi korban tekong atau calo pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal.
“Ratna Ningsih (39), dalam unggahan video di akun media sosial, meminta bantuan kepada Presiden RI, anggota DPR RI, dan Bupati Situbondo memohon agar segera dipulangkan ke Indonesia dari Arab Saudi,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur III, Fraksi PKB, HM Nasim Khan.
Menurutnya, hasil penelusuran Tim Nasim Khan Indonesia, Ratna Ningsih menghubungi keluarganya secara sembunyi-sembunyi melalui sambungan telepon. Ratna Ningsih mengaku kepada anaknya mengalami tekanan berat dan ancaman dari majikannya. Bahkan, Ratna menyebut dirinya diancam akan dijual kepada orang lain.
“Hal ini tidak bisa dianggap kasus biasa. Apabila benar ada ancaman Ratna Ningsih untuk dijual kembali, maka ini sudah mengarah pada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Untuk itu, negara harus hadir,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, HM Nasim Khan melalui sambungan selulernya, Selasa, 3 Maret 2026.
Nasim Khan menegaskan bahwa, praktik pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal membuka celah besar terjadinya eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan manusia.
“Saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas jaringan yang terlibat, mulai dari tingkat desa hingga pihak yang memfasilitasi keberangkatan ke luar negeri,” tegas Anggota DPR RI, kelahiran Asembagus Situbondo ini.
Perdagangan orang, kata Nasim Khan, merupaka tindakan kejahatan yang serius. Hal ini bukan hanya soal administrasi keberangkatan, namun menyangkut nyawa dan martabat warga negara. Jangan sampai ada pembiaran.
“Saya meminta pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyalur Pekerja Migran Indonesia Ilegal. Banyak kasus PMI ilegal berawal dari bujuk rayu tekong atau penyalur ilegal yang menjanjikan gaji besar tanpa,” tegas Nasim Khan.
Tak hanya itu yang disampaikan Politikus PKB, asal Kabupaten Situbondo ini. Namun, dia secara khusus menyerukan agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD di daerah pemilihannya tidak tinggal diam.
Tapi, harus mendorong pembentukan langkah konkret pencegahan perdagangan orang, termasuk pendataan ketat calon pekerja migran dan sosialisasi bahaya berangkatan melalui jalur ilegal.
“Saya berharap semua pihak, baik Forkopimda, DPRD, maupun pemerintah daerah, bisa bergerak cepat. Jangan sampai kasus seperti ini terus berulang ulang. Kita harus bersama-sama memerangi perdagangan orang,” harap Nasim Khan.
Selain itu, Nasim Khan juga menyatakan kesiapannya untuk mengawal persoalan tersebut di tingkat pusat. Dia berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan perlindungan maksimal bagi Pekerja Migran Indonesia.
“Saya siap di pusat untuk mendorong langkah-langkah konkret. Tapi di daerah juga harus bergerak. Ini tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Selain kepada aparat, Nasim Khan juga meminta dukungan media massa untuk terus mengangkat isu perdagangan orang, khususnya di wilayah Kabupaten Situbondo dan sekitarnya.
“Saya menilai pemberitaan yang masif terhadap para tekong yang menyalurkan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal tersebut dapat menjadi tekanan moral sekaligus edukasi bagi masyarakat. Untuk itu, saya minta rekan-rekan media membantu merilis dan mengawal isu perdagangan orang ini. Jangan sampai kasusnya hilang begitu saja. Kita harus tindak lanjuti, jangan hanya diam,” kata Nasim Khan.
Selain itu, Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Calon pekerja migran diminta memastikan seluruh dokumen lengkap dan terdaftar di instansi pemerintah yang berwenang.
“Apabila ada tawaran kerja yang mencurigakan, segera laporkan. Jangan berangkat lewat jalur ilegal, karena risiko yang dihadapi sangat besar. Kasus Ratna Ningsih menjadi pengingat bahwa persoalan perdagangan orang masih menjadi ancaman nyata bagi Pekerja Migran Indonesia. Karena perlindungan terhadap warga negara di luar negeri merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan,” tegas Nasim Khan.
Nasim Khan juga berharap langkah cepat dapat dilakukan untuk memastikan keselamatan Ratna Ningsih yang konon jiwanya terancam di negara orang.
“Ini bukan hanya soal satu orang. Tapi, ini soal sistem yang harus dibenahi. Kita harus bersatu memerangi dugaan perdagangan orang demi melindungi anak-anak bangsa,” pungkasnya. (*)
