Selama delapan dekade, Indonesia telah berjuang untuk mempertahankan statusnya sebagai negara merdeka. Sepanjang rentang waktu yang cukup lama ini, pembangunan tidak hanya semata-mata menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur fisik, melainkan juga pada upaya memastikan kesejahteraan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.
Memasuki usia ke-80, Indonesia terus menguatkan pilar-pilar ekonomi, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang pesat dan juga memastikan pertumbuhan yang berkeadilan dan merata.
Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan fungsi yang penting dalam mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi. Melalui pengelolaan APBN yang bijak, Indonesia berupaya memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
APBN merupakan gambaran perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam satu tahun, termasuk sumber-sumber dan alokasi anggaran belanja negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak, pengelolaan sumber daya alam, dan utang luar negeri.
Pengeluaran negara dialokasikan untuk sektor-sektor yang berpengaruh langsung kepada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan program bantuan sosial.
APBN dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sosial, seperti pembangunan jembatan ke daerah terpencil, peningkatan sarana rumah sakit, atau pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada anak berprestasi dari keluarga tidak mampu. Dengan APBN, pemerintah ingin mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat atas anggaran yang dikeluarkan.
Tanpa APBN, pembangunan di Indonesia dapat terhambat dan menimbulkan ketidakmerataan bagi masyarakat. Oleh karena itu, APBN memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pengelolaan keuangan negara, yaitu sebagai wujud kehadiran negara dalam melayani masyarakatnya.
Negara memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran secara strategis demi tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan masyarakat, serta penguatan sektor-sektor penting seperti pertanian, pendidikan, dan industri. Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan penting.
Ketika sektor swasta mengalami perlambatan atau penurunan, pemerintah dapat memanfaatkan APBN sebagai alat untuk menstimulasi perekonomian. Sebagai contoh, melalui pembangunan proyek-proyek infrastruktur berskala besar, pemerintah dapat membuka kesempatan kerja baru. Uang yang berputar dari proyek tersebut pada akhirnya akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai efek berganda (multiplier effect) APBN.
APBN juga membiayai program penelitian dan pengembangan yang bertujuan untuk mencapai kemandirian teknologi dan industri bagi Indonesia. Hal ini memiliki arti adanya potensi bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat dan lebih cepat lagi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidaklah cukup apabila pertumbuhan terpusat dan hanya bisa dinikmati oleh segelintir masyarakat.
Hal ini menunjukkan jika tujuan APBN untuk memberdayakan dan mensejahterakan semua warga negara masih dianggap belum tercapai. Di sinilah kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang inklusif diperlukan, di mana semua lapisan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan, dari pelajar hingga petani, dapat merasakan manfaatnya.
Melalui APBN, pemerintah berusaha untuk tidak meninggalkan satu pun anggota masyarakat. Salah satu pendekatan yang digunakan ialah melalui program jaminan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Program-program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga prasejahtera sehingga mereka mampu menjaga kualitas hidup yang memadai serta mendapatkan kesempatan untuk berkembang.
Pengelolaan APBN juga dirasakan oleh pelajar di Indonesia. Melalui penyaluran beasiswa, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan guru berkualitas, pembangunan infrastruktur yang menunjang pembelajaran daring dan juga adanya program sekolah rakyat.
Seperti kita ketahui bahwa program sekolah rakyat merupakan inisiatif pendidikan gratis, dengan sistem berasrama dan dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga ekonomi rendah. Program ini tentunya didukung oleh fasilitas dan teknologi pendidikan yang berkualitas. Program ini adalah wujud nyata dari penyerapan APBN sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.
Pengelolaan APBN juga tidak ketinggalan menyasar pada UMKM, karena menyadari bahwa UMKM adalah salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian.
Berdasarkan data yang didapat dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI diketahui bahwa kontribusi UMKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2024 tercatat lebih dari 60 persen dan bisa menyerap sebesar 97 persen tenaga kerja .
Dengan adanya dukungan dari APBN melalui penyaluran kredit lunak, dana bergulir dan juga insentif pajak diharapkan UMKM semakin tangguh dan bisa berkembang sehingga secara tidak langsung para pelaku UMKM semakin sejahtera yang secara tidak langsung perekonomian semakin kokoh.
Di bidang kesehatan juga tidak luput dari proses pengelolaan APBN yang efektif. Efek paling bisa dirasakan adalah pada saat terjadi pandemi Covid 19. Yang pada awalnya dana APBN direncanakan untuk pembangunan infrastruktur dialihkan kepada program-program penguatan kesehatan masyarakat dan ketahanan sosial.
Program vaksinasi untuk menciptakan herd immunity, program Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan juga memberikan insentif pajak saat pandemi adalah bukti bahwa APBN masih dapat digunakan untuk mengatasi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa APBN sangat adaptif terhadap perubahan atau gejolak di Indonesia.
APBN tidak hanya berfungsi sebagai penjaga stabilitas ekonomi, alat untuk mensejahterakan rakyat tetapi juga bisa digunakan sebagai alat untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Sebagai seorang pelajar memang belum bisa mengambil peran secara langsung dalam proses pembangunan ataupun proses mensejahterakan masyarakat tetapi yang tidak kalah penting bahwa pelajar bisa mengambil peran melalui belajar.
Mempelajari semua ilmu yang ada sesuai dengan minat masing-masing yang salah satunya dapat memberikan pemahaman tentang proses dalam APBN, mulai dari perencanaan, penyusunan, sampai dengan pengelolaan. Pelajar juga bisa memberikan ide-ide kreatif yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menggunakan fasilitas umum secara bertanggung jawab.
Perlu dipahami bahwa sesungguhnya semua fasilitas publik yang ada adalah hasil dari pembelanjaan APBN yang tidak lain tidak bukan juga hasil dari uang masyarakat yang berhasil dikumpulkan. Kelak generasi pelajar sekarang adalah cikal bakal generasi mendatang yang akan mengelola APBN sebagai penerus estafet demi meneruskan cita-cita mulia bangsa.
Jika dikelola dengan bijak dan transparan, APBN bukan hanya angka di atas kertas, melainkan cerita tentang keadilan, kerja keras, dan harapan bersama. Karena sejatinya, pertumbuhan ekonomi yang baik adalah ketika tidak ada satupun rakyat yang tidak ikut menikmatinya dan merasakannya.
“Kesejahteraan rakyat bukan hadiah, tapi hasil kerja bersama antara rakyat dan negara," Mohammad Hatta, Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia.
*) Naufal Rasyid Habibie merupakan siswa MAN Insan Cendekia Serpong
**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis
***) Karikatur by Rihad Humala/Ketik.com
****) Ketentuan pengiriman naskah opini:
- Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
- Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
- Panjang naskah maksimal 800 kata
- Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
- Hak muat redaksi.(*)
