Alternatif Pendanaan untuk RS Surabaya Selatan, Pemkot Tak Hanya Andalkan PT MSI

KETIK, SURABAYA – Pemkot Surabaya berupaya melakukan percepatan pembangunan insfrastruktur khususnya RS Surabaya Selatan yang bakal dibangun pada tahun 2025.

Pemkot Surabaya mencari alternatif pendanaan selain hutang untuk pembangunan RS yang terletak di perbatasan Sidoarjo dan Gresik ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan bahwa saat ini pihaknya berkoordinasi dengan tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri.

“Kami harapkan semua proses ini dapat rampung tepat waktu, sehingga saat pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada Juni hingga Agustus, kami bisa mengajukan alternatif pembiayaan guna mempercepat proyek-proyek prioritas, termasuk RSUD Surabaya Selatan,” ujar Irvan Senin 24 Februari 2025.

Selain PT MSI, Pemkot masih mencari jalan lain untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Selain PT MSI juga mengajukan pada 6 bank umum.

Irvan menyebut pemkot dapat memilih opsi pembiayaan dengan bunga terendah agar tidak membebani anggaran daerah.

“Kami sudah mengundang enam bank besar serta PT SMI untuk berdiskusi soal pembiayaan ini. Prinsipnya, kami akan memilih opsi dengan bunga terendah,” tutur Irvan.

Pemkot berencana melakukan pencairan dana bertahap, dengan perkiraan alokasi anggaran Rp 400 miliar hingga Rp 900 miliar pada tahun ini. Namun, sebagian besar pembiayaan proyek baru akan terealisasi pada 2026, mengingat waktu pengerjaan yang terbatas di akhir 2025.

Irvan memastikan bahwa proyek RSUD Surabaya Selatan telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

Jika percepatan operasional rumah sakit diperlukan, lanjutnya, maka Pemkot bisa memanfaatkan APBD atau mengajukan alternatif pembiayaan lainnya.

“Bisa, jadi APBD untuk RS Selatan sudah ada. Kalau memang dibutuhkan percepatan operasional, kami bisa menggunakan APBD dan alternatif pendanaan lainnya. Namun, dengan anggaran yang ada, target realisasi proyek masih terbatas,” pungkasnya. (*)