KETIK, BLITAR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai polemik di Kota Blitar. Kali ini, keluhan datang dari wali murid SMK Negeri 1 Blitar setelah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plosokerep diduga membagikan telur mentah kepada siswa sebagai bagian dari menu MBG.
Pembagian menu tersebut dinilai tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, paket MBG yang diterima siswa berisi enam butir telur mentah, satu buah apel, satu buah pir, satu bungkus roti, serta satu liter susu. Seluruh menu tersebut dirapel untuk konsumsi selama enam hari.
Padahal, dalam SOP MBG disebutkan bahwa selama masa libur sekolah, SPPG hanya diperbolehkan membagikan makanan kering, bukan bahan pangan mentah, serta maksimal dirapel untuk tiga hari.
“Hari ini anak-anak SMK Negeri 1 dapat MBG berupa telur mentah. Itu untuk enam hari sekaligus. Kami sebagai orang tua sangat prihatin,” ujar salah satu wali murid berinisial SG, Senin 29 Desember 2025.
Menurut SG, pembagian telur mentah berisiko menimbulkan persoalan keamanan pangan, apalagi tidak semua siswa memiliki fasilitas dan pengetahuan pengolahan yang memadai di rumah.
“SOP-nya jelas. Kalau liburan itu makanan kering, dan maksimal tiga hari. Ini kok malah telur mentah dan langsung enam hari. Kami bertanya-tanya, pengawasannya di mana?” keluhnya.
Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah wali murid lainnya. Mereka menilai kejadian ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keselamatan dan kualitas gizi yang seharusnya menjadi ruh utama program MBG.
Selain itu, SOP juga mengatur jadwal distribusi makanan yang dilakukan setiap Senin dan Kamis. Namun dalam praktiknya, ketentuan tersebut diduga tidak dijalankan secara konsisten, sehingga memunculkan tanda tanya besar terkait tata kelola distribusi MBG di lapangan.
Para orang tua mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap SPPG Plosokerep. Mereka berharap ada penegakan aturan yang tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Program ini tujuannya baik, tapi jangan sampai caranya justru membahayakan anak-anak. Kami minta ada tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi,” tegas salah satu wali murid lainnya.
Pihak sekolah juga didorong untuk memperkuat komunikasi dengan wali murid, agar setiap keluhan dapat segera ditangani dan tidak berlarut-larut. Transparansi dan koordinasi dinilai menjadi kunci agar program MBG benar-benar berjalan sesuai harapan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Plosokerep belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi yang telah disampaikan melalui pesan WhatsApp.
Para orang tua berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan, demi memastikan anak-anak mereka memperoleh makanan yang aman, layak, dan bergizi sebagaimana tujuan awal program MBG.(*)
