KETIK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto pada Jumat siang ini, 13 Februari 2026 meresmikan 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan 18 gudang ketahanan pangan milik Polri.
Seremoni peresmian dilakukan di SPPG Polri Palmerah, Jakarta Barat. Pemerintah menyebut peresmian ribuan SPPG di berbagai penjuru tanah air milik korps Bhayangkara ini sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Namun belum dapat dipastikan sejauh mana jaminan keamanan pangannya.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyambut langsung kehadiran Presiden dan menyampaikan laporan perkembangan pembangunan SPPG. Dalam sambutannya, ia meminta Presiden memimpin prosesi peresmian dan peletakan batu pertama.
“Dengan hormat, berkenan kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia memimpin acara peresmian dan groundbreaking 1.179 SPPG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri,” ujar Jenderal Sigit.
Dalam paparannya, Sigit menyebutkan bahwa dari total 1.179 SPPG, baru 411 unit yang telah beroperasi. Sebanyak 162 unit masih dalam tahap persiapan operasional, 499 unit dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai Maret 2026, serta 107 unit masih pada tahap groundbreaking. Artinya, sebagian besar fasilitas tersebut belum benar-benar berfungsi penuh saat diresmikan.
Polri menyatakan pembangunan SPPG menjangkau wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Meski demikian, tantangan distribusi, kualitas layanan, serta keberlanjutan operasional di daerah terpencil menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan. Tanpa sistem pengawasan yang kuat, program berpotensi menghadapi kendala teknis maupun administratif di lapangan.
Kapolri juga memproyeksikan bahwa jika seluruh SPPG beroperasi, fasilitas ini dapat melayani 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja. Namun, publik masih menunggu transparansi mengenai skema pembiayaan, standar mutu layanan gizi, serta mekanisme evaluasi dampak program tersebut terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
“Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia,” ungkap Jenderal Sigit.
Target ekspansi hingga 1.500 unit pada 2026 menunjukkan ambisi besar pemerintah dan Polri dalam sektor ketahanan pangan. Di sisi lain, percepatan pembangunan perlu diimbangi dengan akuntabilitas anggaran, kesiapan sumber daya manusia, serta jaminan bahwa fasilitas yang dibangun benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar capaian angka di atas kertas.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Polkam Djamari Chaniago, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Pratikno, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Kepala BGN Dadan Hindayana. Hadir pula Wagub DKI Jakarta Rano Karno.
Mabes Polri mengklaim, program SPPG Polri bertujuan memperbaiki status gizi anak, mencegah malnutrisi, serta meningkatkan kualitas hidup guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan mereka.
SPPG menjadi bagian dari kontribusi Polri dalam menyukseskan agenda pemerintahan Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Dengan mulai berjalannya layanan SPPG Polri, pemenuhan gizi masyarakat diharapkan semakin maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. (*)
