KETIK, BLITAR – Polemik menu sayur nangka muda atau “jangan tewel” dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Blitar akhirnya mendapat penjelasan resmi dari pihak penyedia.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jalan WR Supratman, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, menegaskan bahwa menu tersebut telah disusun sesuai pedoman Badan Gizi Nasional (BGN) dan melalui perhitungan ahli gizi profesional.
Kepala SPPG WR Supratman, Bagus Wahyu Pamungkas, mengatakan penyajian sayur tewel bukan keputusan sembarangan, melainkan bagian dari menu tradisional yang direkomendasikan dalam program MBG.
“Menu tersebut sebenarnya adalah menu tradisional gudeg. Secara perhitungan dari ahli gizi, sudah sesuai ketentuan. Proteinnya bukan hanya dari telur, tapi juga dari susu. Sedangkan seratnya dari sayur tewel tersebut,” ujar Bagus kepada awak media, Kamis malam 12 Februari 2026.
Menurutnya, setiap menu MBG disusun berdasarkan standar kebutuhan gizi yang telah ditetapkan pemerintah, meliputi protein, karbohidrat, lemak, hingga serat. Seluruh komposisi dihitung agar sesuai dengan kebutuhan asupan anak.
Tak hanya dari sisi gizi, Bagus juga menekankan aspek sanitasi dapur penyedia. Ia memastikan SPPG WR Supratman telah mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sejak Desember 2025.
“Kami mungkin jadi SPPG pertama di Kota Blitar yang memiliki SLHS. Suratnya sudah terbit sejak Desember 2025,” tegasnya.
Terkait sorotan publik mengenai tumpukan sampah di halaman depan lokasi, Bagus mengakui hal tersebut menjadi bahan evaluasi. Ia menyebut pihaknya telah merencanakan pembangunan tempat pembuangan sampah berukuran besar yang dilengkapi penutup.
“Saat ini masih menunggu pengerjaan dari kontraktor. Untuk sementara, sampah yang menumpuk kami bersihkan rutin setiap hari,” jelasnya.
Bagus menegaskan, pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Evaluasi dilakukan setiap hari sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas program MBG.
“Kami berkomitmen terus berbenah. Setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi agar kualitas menu dan pelayanan semakin baik. Ini program strategis pemerintah pusat, dan kami ingin menjalankannya secara maksimal dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
Dengan klarifikasi tersebut, SPPG WR Supratman berharap polemik yang berkembang dapat dilihat secara utuh, baik dari sisi standar gizi maupun aspek sanitasi yang telah dipenuhi.(*)
