KETIK, BOJONEGORO – Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bojonegoro dalam rangka sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Rabu, 21 Januari 2026. Kegiatan ini melibatkan pilar-pilar sosial, seluruh camat, serta kepala desa se-Bojonegoro sebagai upaya memperkuat basis data penanganan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Agenda sosialisasi dipusatkan di Pendopo Malowopati Bojonegoro dan dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Sekolah Rakyat. Pemerintah pusat mendorong daerah agar menjadikan DTSEN sebagai rujukan utama dalam menyusun kebijakan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kedatangan Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul itu disambut meriah. Para siswa Sekolah Rakyat Bojonegoro menampilkan sambutan dalam bahasa Inggris dan Arab, dilanjutkan paduan suara serta pembacaan puisi. Pilar-pilar sosial juga turut mempersembahkan penampilan paduan suara sebagai bentuk apresiasi atas kunjungan tersebut.
Gus Ipul hadir didampingi Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam sambutannya, Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terarah, terintegrasi, dan berlandaskan data yang valid.
“Saya berharap pertemuan ini produktif dan menghasilkan sesuatu yang nyata untuk masyarakat Bojonegoro. Semua program harus kita sukseskan dengan berbasis data,” ujar Gus Ipul.
Ia juga memaparkan strategi nasional pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui program Sekolah Rakyat. Program tersebut dilatarbelakangi oleh data nasional yang menunjukkan sekitar 4 juta anak usia sekolah di Indonesia tidak mengenyam pendidikan atau mengalami putus sekolah. Menurutnya, akurasi data sangat bergantung pada peran aktif RT, kepala desa, dan seluruh unsur di tingkat akar rumput.
“Bapak Presiden memberikan mandat strategis di antaranya perlindungan dan jaminan sosial melalui DTSEN, rehabilitasi sosial melalui sekolah rakyat, serta pemberdayaan sosial melalui bantuan sosial yang tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan sosial berbasis data. Ia menekankan bahwa pendataan harus dilakukan secara objektif dan profesional.
“Kepala desa harus berbasis data, bukan karena suka atau tidak suka. Alhamdulillah, kita berhasil menerapkan pendekatan berbasis data melalui DTSEN,” ungkapnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi warga melalui program prioritas daerah, salah satunya Gayatri. Program tersebut dirancang untuk memberikan tambahan penghasilan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Melalui sosialisasi DTSEN ini, harapannya bantuan benar-benar tepat sasaran. Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima bansos, tetapi juga mendapatkan paket usaha agar mampu berpikir dan bertindak mandiri,” pungkas Setyo Wahono.
