Soal Video Viral Anggaran Pendidikan 20 Persen Surabaya, Ajeng Wira Pastikan Program Tepat Sasaran

KETIK, SURABAYA – Sebuah video viral dari akun Tiktok @maulifkr membuat geger warganet karena mengungkap anggaran pendidikan Surabaya di tahun 2025 yang mininalis, hanya mencapai 20 persen. Padahal, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tertinggi di Indonesia.

"Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, telah berkhianat kepada rakyat Surabaya karena telah mengorbankan sektor pendidikan. Pertama sekali, ia melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan minimal 20 persen dari total belanja daerah dialokasikan untuk pendidikan," tulisnya.

Menanggapi video viral yang membahas tentang pembahasan anggaran pendidikan Surabaya, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mengungkapkan masyarakat harus mencermati informasi yang diterima dan tidak ditelan secara mentah.

“Saya tidak mau menyebut videonya menyesatkan, tapi yang pasti, Pemkot sudah benar menjelaskan bahwa anggaran pendidikan itu tidak semata dari Dinas Pendidikan. Ini yang harus dipahami masyarakat,” terangnya saat dihubungi pada Jumat 16 Mei 2025.

Ajeng menuturkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan anggaran pendidikan adalah belanja fungsi pendidikan, bukan hanya dana yang melekat di Dinas Pendidikan.

“Kalau hanya melihat dari anggaran di Dinas Pendidikan saja, tentu terlihat kurang dari 20 persen. Tapi jangan lupa, ada juga anggaran pendidikan yang melekat di perangkat daerah lain, seperti beasiswa untuk pemuda tangguh, bantuan pendidikan SMA/SMK, dan program lainnya,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.

Ia mengaku akan mengecek ulang besaran anggaran pendidikan Kota Surabaya di APBD 2025. Namun secara prinsip, Ajeng meyakini pemerintah kota telah berupaya mematuhi ketentuan alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan.

Ajeng berharap adanya klarifikasi menyeluruh dari Pemkot Surabaya tidak hanya menjawab isu viral, tetapi juga memperkuat transparansi anggaran.

Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh program pendidikan benar-benar tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pendidikan adalah kunci pembangunan jangka panjang. Jadi tidak hanya soal angka 20 persen, tapi juga bagaimana program-program itu benar-benar sampai pada warga yang membutuhkan, terutama dalam akses dan kualitasnya,” pungkas Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. (*)