KETIK, JOMBANG – Proyek infrastruktur publik di Kabupaten Jombang kembali disorot. Kali ini, pembangunan Jembatan Gedung Kesenian Jombang senilai Rp1,83 miliar mengalami keterlambatan sekitar 10 persen dari jadwal. Keterlambatan itu disebut-sebut akibat kesalahan perencanaan proyek sejak tahap awal.
Kondisi tersebut mendorong Komisi C DPRD Jombang turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak.
Dari hasil peninjauan, anggota dewan menilai pelaksanaan proyek yang dikerjakan CV Hikmah Karya di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang itu berpotensi tidak selesai tepat waktu.
Ketua Komisi C DPRD Jombang, M. Zahrul Jihad (Gus Heri), menyebut keterlambatan terjadi karena perencanaan yang tidak matang dan lemahnya antisipasi di awal. Ia menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar proyek publik tidak terus-terusan molor.
“Pekerjaan ini minus 10 persen dengan alasan salah perencanaan. Hal seperti ini harusnya bisa diantisipasi sejak awal,” ujar Gus Heri.
Menindaklanjuti temuan di lapangan, Komisi C DPRD Jombang akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) pekan depan bersama Dinas PUPR, pelaksana proyek, pengawas, dan konsultan perencana. Langkah ini diambil untuk memastikan semua pihak bertanggung jawab terhadap keterlambatan yang terjadi.
Anggota Komisi C lainnya, Saifulloh, juga menyoroti lemahnya pengawasan dan profesionalitas konsultan perencana. Menurutnya, kesalahan dalam desain awal menjadi akar masalah keterlambatan proyek yang seharusnya bisa dihindari.
“Perencanaan harus diulang karena kesalahan konsultan yang tidak memahami kondisi lapangan. Dinas PUPR juga harus berani mengevaluasi sejak awal,” tegas Saifulloh.
Ia menambahkan, proyek jembatan di kawasan pusat kota ini bersifat strategis karena menjadi akses publik menuju Gedung Kesenian Jombang. Karena itu, penyelesaiannya tidak hanya soal waktu, tetapi juga menyangkut mutu dan keselamatan pengguna jalan.
Sementara itu, Dinas PUPR Jombang memastikan tetap mendorong pelaksana proyek agar bekerja sesuai kontrak. Edy Yulianto, Kabid Tata Bangunan dan Bina Konstruksi, menyebut material utama sudah mulai datang dan pekerjaan fisik terus dikebut.
“Kami pastikan progres tetap berjalan. Untuk jembatan sisi timur, dalam satu atau dua hari sudah mulai pengecoran,” ujar Edy.
Meski begitu, pekerjaan di sisi barat jembatan masih menemui kendala akibat keberadaan tiang listrik yang harus dipindahkan. Dinas PUPR mengaku telah berkoordinasi dengan PLN agar hambatan tersebut segera teratasi.
Komisi C DPRD Jombang menegaskan akan terus mengawal proses penyelesaian proyek infrastruktur publik agar mutu pembangunan terjaga dan tidak mengulang kesalahan serupa di masa mendatang.(*)
